SUARA INDONESIA, BANGKALAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Bangkalan. Melalui program Roadshow Bus KPK 2024, Bangkalan menjadi tujuan kampanye gerakan antikorupsi. Sosialisasi dibuka secara resmi di pendopo Agung Bangkalan, Kamis (30/5/2024).
Dalam pembukaan tersebut melibatkan forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat dan agama, Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai audiens. Dalam pembukaan gerakan antikorupsi oleh KPK tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh AKD dari 18 Kecamatan.
Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie dalam sambutannya mengatakan, pemerintah daerah serta segenap masyarakat Bangkalan sangat mendukung langkah kegiatan KPK di Bangkalan. Sebagai upaya pencegahan dan memberikan kesadaran antikorupsi. Kegiatan kampanye KPK di Bangkalan akan berlangsung hingga Minggu ke depan dengan berbagai agenda sosialisasi langsung kepada masyarakat.
"Kami berterima kasih kepada KPK yang telah menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu wilayah tujuan Program Roadshow KPK pada tahun ini," kata Arief.
Dirinya berharap, KPK dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baik pada penyelenggara pemerintah, pihak swasta dan berbagai komponen masyarakat terutama generasi muda tentang berbagai perilaku yang dikategorikan tindakan korupsi serta upaya-upaya pencegahannya.
Dirinya mengajak seluruh OPD untuk terus membangun komitmen integritas. KPK bukan sosok yang harus ditakuti, tetapi harus menjadi acuan dan pendamping bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan agar sistem menjadi lebih baik.
"Perangkat daerah jangan takut untuk berinovasi dan melaksanakan kegiatan pembangunan selama sesuai dengan aturan. Jika sedikit-sedikit takut salah, malah akan menghambat jalannya pembangunan. Yang penting harus sesuai koridor aturan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief mengatakan ada tiga langkah strategi yang dilakukan KPK dalam menangani persoalan korupsi. Pertama dengan pencegahan melalui sosialisasi antikorupsi. Hal itu sebagai upaya perbaikan sistem pemerintahan untuk menutup potensi korupsi.
Kedua strategi pendidikan dilakukan dalam bentuk kampanye dan edukasi untuk penanaman nilai antikorupsi dan integritas. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi atau supervisi pencegahan serta transparansi penyelenggara negara, seperti monitoring dan evaluasi.
"Langkah terakhir dengan penindakan. Ini langkah represif KPK sebagai efek jera," ungkap Amir. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Moh.Ridwan |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi