SUARA INDONESIA, JEMBER- Tokoh masyarakat yang sekaligus tokoh agama di Kecamatan Puger, Habib Isa Mahdi bin Ali Al Habsyi, menyoroti kabar dugaan ketidaknetralan oknum panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan pengawas kelurahan desa (PKD) di kecamatan setempat.
Berita keberpihakan penyelenggara pilkada yang belakangan ini mencuat, dinilainya mengejutkan publik, karena berpotensi merusak demokrasi.
“Kalau penyelenggaranya rusak, yakin demokrasi akan rusak. Nasihat saya ini mudah-mudahan bisa didengar oleh penyelenggara pemilu. Punyalah rasa malu,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Darus Sholihin Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur ini.
“Ingat! Anda punya keluarga. Punya istri atau suami, anak dan orang tua. Jaga itu. Jangan sampai tertulis dalam sejarah perbuatan anda ini dengan tinta merah. Itu tidak akan mudah hilang,” imbuhnya, memberi nasihat.
Habib Isa mengaku mengelus dada ketika membaca berita tentang dugaan ketidaknetralan tersebut. Sebab, hal itu dinilainya bertentangan dengan dakwah bil hikmah yang selama ini ia lakukan.
Dalam sejumlah pertemuan dan pengajian, mantan anggota DPRD Jember tersebut selalu menganjurkan dan mengajak umat agar menjalankan pilkada ini secara damai, tetap rukun walau beda pilihan, serta memilih sesuai hati nurani dan hindari cara-cara politik yang kotor.
“Sebagai pemilih, saya selalu menganjurkan hal itu untuk mendidik masyarakat. Namun, saya terkejut setelah membaca berita dugaan kecurangan oleh penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara seperti ini, bisa rusak demokrasi,” ucapnya.
Habib Isa pun kembali mengingatkan agar sebagai manusia penting memiliki rasa malu. Karena rasa malu yang bisa menentukan apakah manusia itu mulia atau tidak. Tidak hanya mulia di hadapan Tuhan, tapi juga sesama manusia. Dan jika tidak punya rasa malu, maka nilai kemanusiaan yang sejatinya dimuliakan Tuhan itu bakal hancur.
“Konteks penyelenggara pemilu, jika mereka memiliki niat dan berbuat seperti itu, maka mereka sudah tidak memiliki rasa malu. Kenapa saya katakan begitu? Ingat penyelenggara pemilu disumpah atas nama Tuhan sesuai agama masing-masing,” tuturnya.
“Bayangkan jika sumpahnya atas nama tuhan itu dilanggar, lantas di mana rasa malunya? Apalagi dalam praktiknya mereka diketahui oleh masyarakat luas melalui pemberitaan. Di mana rasa malunya?” tambahnya.
Tak hanya memberi nasihat kepada penyelenggara pilkada, Habib Isa juga menyerukan kepada warga Puger pada umumnya agar tetap tenang dan memilih sesuai hati nurani masing-masing. Agar pilkada di Jember, khususnya di Kecamatan Puger, tetap berlangsung aman dan damai.
“Allah tidak akan salah memberikan amanah kekuasaan kepada seseorang. Tetaplah pada pilihan. Jangan berubah. Ikuti nasihat baik. Siapapun yang menang itu adalah pemimpin kita. Namun, saya berharap, mudah-mudahan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang menempuh cara-cara baik dan benar, agar bisa menjaga amanah dengan baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, dua hari menjelang masa tenang, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, ternodai dengan kabar keberpihakan oknum Panwascam Puger dan PKD Kasiyan Timur.
Mereka mengarahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk menggalang dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01, Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman.
Berdasarkan tangkapan layar percakapan di grup PTPS yang diberi nama PTPS (KST-2024), nomor kontak yang diberi nama Mbak Enik Pkd, memberi instruksi agar semua PTPS mengisi aplikasi yang bernama Gerak Juang. Ia juga mengirim file berbentuk APK ke grup tersebut dengan nama GERAK JUANG_V2.apk.
Aplikasi ini ditengarai terafiliasi dengan paslon 01. Karena sebelumnya, kasus serupa juga sempat mencuat di Kecamatan Tanggul. Oknum penyelenggara dan pengawas di Tanggul juga dikabarkan berkoordinasi mengisi aplikasi serupa.
Selain itu, indikasi keberpihakan mendukung paslon petahana juga dikuatkan dengan perintah agar PTPS memilih paslon 01 dalam polling di Instagram. “Ayo kawan-kawan, khususnya pasukan kita. Kita polling paslon nomor 01,” demikian kalimat instruksi oleh Mbak Enik Pkd.
Selain Mbak Enik Pkd, juga ada nama Husen yang memberi instruksi serupa. Di grup yang sama, Husen memberi perintah teknis tentang pengisian aplikasi yang ditengarai menjadi basis data dukungan untuk calon pemilih paslon 01. PTPS yang diminta mengisi aplikasi tersebut.
“Kalau tidak muncul artinya pengisiannya tidak sesuai format. Misal nomor KTP juga harus diisi 16 digit dan benar-benar NIK. Kalau tidak sesuai format itu, otomatis terhapus. Solusinya, ya upload ulang dengan format yang lengkap,” isi pesan yang diteruskan oleh Husen tersebut.
Upaya konfirmasi terhadap keduanya tidak membuahkan hasil. Saat jurnalis mengonfirmasi via telepon, mereka tidak ada yang merespons. Bahkan, pertanyaan yang dikirim via pesan WhatsApp juga tak berbalas. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Fathur Rozi (Magang) |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi