TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek tampaknya harus lebih teliti dan tepat sasaran dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan.
Hal itu disebabkan karena Trenggalek masih ketergantungan akan dana transfer dari pusat untuk menutupi ketidakmampuan keuangan.
Hal itu dikatakan Pranoto selaku Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, dirinya menyampaikan bahwa saat ini pendapatan dari pemerintah pusat berkurang, otomatis mengurangi pendapatan untuk memaksimalkan pembangunan di Trenggalek.
"Karena kita juga masih ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat, artinya ini harus menjadi pertimbangan mulai OPD hingga Bupati," tegasnya, Selasa (27/10/2020).
Lanjut Pranoto, ketidakmampuan keuangan ini harus menjadi bahan pertimbangan bersama, karena pendapatan berkurang otomatis belanja juga harus disesuaikan.
Komisi III sendiri memberikan masukan agar jajaran Pemkab mampu memadukan pola pikir yang efektif dan efisien. Jangan terbalik, karena semua juga memegang dan harus mampu mencermati matrik masing-masing.
"Dengan adanya hal itu, ditahun depan kita mengusulkan untuk pembangunan dengan skala super prioritas," ucapnya.
Dijelaskan Pranoto bahwa semua pelaksanaan kegiatan pembangunan memang pada skala prioritas, namun masih ada yang super skala prioritas untuk tahun 2021 depan.
Intinya semua harus cermat dan harus sinkron antara pendapatan dan belanja itu harus sejalan. Jika bicara secara global, memang kendala ini merata.
Sehingga disaat akan merencanakan kegiatan atau perencanaan apapun itu, harus diambil dalam kegiatan dengan skala super prioritas atau penting.
"Dalam hal ini OPD dan Bupati harus cermat untuk mengambil kebijakan anggaran transfer dari provinsi dan pusat untuk menutupi ketidakmampuan keuangan kita," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi