KEEROM - Wakil Bupati Kabupaten Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP memberikan warning kepada seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Keerom terkait berbagai persoalan yang ada saat ini. Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (25/01/2021).
Diawal sambutannya, Piter Gusbager menegaskan bahwa sebagai pelayan masyarakat agar mengingatkan kembali akan sumpah dan janji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus mengabdikan diri bagi masyarakat, Negara dan bangsa ini.
"Saya berharap Apel Pagi ini sebagai awal yang baik untuk kita membangun semangat baru yang mungkin beberapa waktu lalu kendor karena menumpuknya masalah-masalah yang terjadi di hampir semua OPD, yang berujung aksi pemalangan,"uja Piter Gusbager.
Lanjut Piter Gusbager, hal ini akan mengingatkan kita bahwa di Kabupaten Keerom terjadi musim pemalangan, bukan oleh ormas atau masyarakat tetapi dilakukan oleh pegawai atau ASN yang sebenarnya dalam ketentuan atau aturan sangat bertentangan apalagi berlangsung selama berbulan-bulan.
Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager meminta agar ASN di lingkungan Pemkab Keerom menjiwai sumpah panca prasetya KORPRI, yaitu memiliki karakter jujur, disiplin, loyal dan bertanggungjawab.
"ASN Keerom tolong ingat ikrar yang tadi diucapkan dalam Panca Prasetya KORPRI, karena sejatinya ASN harus memiliki sifat jujur, disiplin, loyal dan bertanggungjawab,"bebernya.
Menurutnya, Panca Prasetya KORPRI harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberikan pengabdian dan pelayanan publik yang maksimal jangan sampai mengabaikan pelayanan kepada masyarakat seperti yang terjadi saat ini di hampir semua OPD Keerom yang dipalang.
Dikesempatan yang sama juga Wabup Keerom itu mengingatkan terkait SPJ tahun 2020 agar Dinas-dinas segera melakukan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam program-program kerja yang dilakukan tahun 2020.
"Saya minta untuk semua Kepala SKPD agar tidak mengontaganti bendahara atau apapun, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, karena ada larangan dari Mendagri terkait pergeseran dimasa transisi, kecuali ada kekosongan,"tegasnya.
Sedangkan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan segera dialokasi tahun 2021, Kepada OPD yang mendapatkan DAK diminta untuk segera mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan hasil rapat beberapa hari lalu dengan batas waktu Bulan Februari 2021.
"Kalo DAK tidak dilelang maka akan ditarik atau diblok sesuai dengan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat,"ujarnya.
Selain itu juga beban APBD Keerom untuk tenaga kontrak yang cukup banyak di Keerom menjadi perhatian Wakil Bupati Keerom saat arahan tersebut.
"Untuk tenaga kontrak tahun 2021 akan dihilangkan kecuali di 3 dinas itupun dirasionalisasi dengan ketat. Bagi tenaga kontrak yang berdomisili di luar daerah Keerom diharapkan jangan jadi beban untuk Pemkab Keerom. Kita tidak perlu impor pengangguran dari daerah lain karen di sini masih banyak yang nganggur yang perlu diperhatikan,"bebernya.
Untuk itu ASN Keerm diminta wajib tinggal di Keerom dan Pemkab sendiri diakuinya sudah mempunyai solusi terkait hal ini.
"Mulai tahun ini tidak ada lagi pegawai yang dijemput dari Jayapura, saya sudah stop kan itu, karena Kabupaten Keerom ini tidak dibuat untuk Pegawainya tinggal di luar daerah,"tegasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi