Blitar - Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Blitar Jawa Timur kedepannya akan lebih dioptimalkan. Sosialisasi ini dikemas dengan cara menggelar lokakarya secara daring yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat mulai 14-15 Desember 2021.
Dalam agenda itu membahas tentang strategi dan kebijakan penanganan kumuh yang akan dilakukan pada 2022 di wilayah Kota Blitar.
Selain itu, egiatan ini juga diikuti oleh beberapa narasumber diantaranya Askot Mandiri Kota Blitar, Dedith Agung Dwi P, Kepala Bappeda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono, Kepala Bidang Ekonomi Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Paring Gentur Utomo, Kasi PPL DLH Kota Blitar Indriantono, dan Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Agus Gholib.
Askot Mandiri Kota Blitar, Dedith Agung Dwi P mengatakan, tujuan dari lokakarya ini adalah menyampaikan informasi dan capaian pelaksanaan Program KOTAKU di tahun 2021. Lokakarya ini juga menyampaikan kebijakan daerah dalam penanganan kumuh dan kolaborasi.
Kegiatan lokakarya ini juga salah satu upaya tercapainya pemahaman Tupoksi Pokja PKP dan Forum PKP di Kota Blitar. Sehingga ke depan peran Pokja PKP dan Forum PKP di dalam mengkaji persoalan perumahan dan permukiman semakin hari semakin optimal.
"Peran dan Fungsi Pokja PKP perlu dioptimalisasi dalam penanganan kumuh. Selain merupakan bagian dari exit strategy Program Kotaku, diharapkan Pokja PKP mampu menginisiasi Forum PKP serta menggerakkan elemen masyarakat lainnya guna mencegah maupun menangani kumuh yang ada di wilayahnya" terangnya.
Disamping itu, Program KOTAKU di Kota Blitar mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Blitar Santoso dan Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim. Sudah beberapa kali Wali Kota Santoso meresmikan hasil kegiatan Program KOTAKU tahun 2019 serta melounching BPM CFW tahun 2021.
Perlu diketahui, capaian program KOTAKU di Kota Blitar sangat luar biasa. Kolaborasi dalam mengatasi masalah kekumuhan mencapai Rp 15 miliar lebih yang bersumber dari kegiatan OPD PU, Dispera, DLH, CSR, UPT Damkar, dan juga kegiatan yang ada di kecamatan. Rp 4 miliar lebihnya menyasar ke dalam RT dalam deleniasi SK Kumuh yang mana luasan kumuh awalnya adalah 103,36 Ha dan capaian komulatifnya dalam mengurangi kekumuhan di 2021 yaitu 23,59 Ha. Sehingga sisa luasan kumuh untuk akhir 2021 atau awal 2022 adalah 79,77 Ha.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Aris Danu |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi