BANYUWANGI- DPRD Banyuwangi menggelar sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi tahun anggaran 2021, Senin (21/3/2022).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono. Hadir dalam sidang tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakilnya H Sugirah serta jajaran. Rapat juga diikuti anggota dewan dari lintas fraksi.
Dalam penyampaiannya, Bupati Ipuk membeberkan capaian pemerintahan dan kinerja pembangunan sepanjang tahun 2021.
Menurut Ipuk, pada tahun 2021 berbagai program kerja dan inovasi telah dilaksanakan serta secara nyata membawa manfaat positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
Beberapa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada realisasi dan capaian Indikator kinerja utama. Diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada tahun 2021, IPM Banyuwangi meningkat menjadi 71,38 dari tahun sebelumnya 2020 yakni 70,62. Angka Kemiskinan Banyuwangi pada tahun 2021 meningkat tipis menjadi 8,07 %.
"Bahkan kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2021 merupakan kenaikan angka kemiskinan paling rendah diantara Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan persentase peningkatan hanya 0,01 persen," kata Ipuk.
Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi pada tahun 2021 tumbuh 4,08% berada di atas pertumbuhan ekonomi Jatim 3,57% dan nasional 3,69%. Capaian ini sangat bagus jika dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi tahun sebelumnya yang terkontraksi –3,58 %.
Bahkan jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi termasuk 8 besar daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2021.
"Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 mencapai sebesar 93,16. Hal ini didasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan pada tahun 2021," bebernya.
Selain itu beberapa program pemulihan ekonomi telah dilakukan untuk menggerakkan ekonomi arus bawah, serta program peningkatan kualitas layanan publik untuk mempermudah akses layanan di Banyuwangi.
Diantaranya, program UMKM Naik Kelas, Hari Belanja ke Pasar Rakyat dan UMKM setiap bulannya, program ongkir gratis untuk UMKM, serta Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) guna jemput bola menuntaskan urusan/masalah warga desa, serta membangun soliditas dan gotong royong warga desa menghadapi pandemi.
"Dari target yang kita harapkan alhamdulilah tahun 2021 bisa kita lalui dengan cukup baik, penggunaan anggaran, capaian dan targetnya semuanya bisa terealisasi," ucap Ipuk.
Menurutnya, yang paling penting dalam kepemimpinannya selama selama satu tahun itu telah mampu mempertahankan dan memperoleh berbagai penghargaan. "Padahal ini masih dalam masa pandemi, tapi kita masih bisa kerja bareng untuk mempertahankan itu," kata Ipuk.
Ipuk menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik anggota DPRD Banyuwangi, tokoh agama dan masyarakat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Forkopimda yang bareng-bareng mengatasi Covid-19, mengakselerasi vaksinasi. Semuanya memiliki peran," pungkas Ipuk.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono mengatakan, dengan diterimanya berkas dokumen LKPJ dari Bupati Banyuwangi tahun 2021, masih akan dilakukan pencermatan dan pengkajian.
"Kita teruskan pada alat kelengkapan DPRD Banyuwangi guna dilakukan pembahasan dan pencermatan serta mengkaji. Kemudian hasilnya menjadi dasar dalam rekomendasi DPRD pada rapat berikutnya," pungkas Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi ini. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi