DPRD Kabupaten Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Pertanggungjawaban APBD 2021

Hadir dalam acara tersebut Bupati Sugiri Sancoko, Pimpinan DPRD, anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si Ketika memimpin sidang rapat paripurna DPRD kabupaten Ponorogo mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyajikan laporan keuangan yang cukup baik hingga mendapat WTP selama 10 kali berturut-turut tanpa jeda sejak tahun 2012 hingga sekarang. "Semua fraksi mengapresiasi terkait diperolehnya WTP oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo,"ujarnya.

Selanjutnya, dalam pandangan umum ya semua fraksi juga menyoroti soal tidak terlaksananya sejumlah kegiatan atau program hingga membuat Silpa tahun 2021 mencapai 318 miliar.

Berkaitan dengan soal itu, pihak DPRD akan menanyakan soal itu. Mengapa banyak kegiatan tahun 2021 yang tidak terlaksana hingga menjadi silpa.

"Tentunya dari semua pertanyaan fraksi akan dijawab oleh bupati dan sudah kita agendakan pada Minggu depan dengan agenda jawaban eksekutif atau Bupati,"ucapnya.

Dijelaskan Dwi Agus, dari sekian banyak Silpa pada tahun 2021 yang terbesar ada di RSUD Harjono dan puskesmas milik pemerintah serta OPD lain dengan total anggaran mencapai 123 miliar. Ditambah dana PEN yang sudah dimasukkan dalam P-APBD tahun 2021 dengan nilai 155 miliar tapi gagal terlaksana.

"Kita sudah sampaikan kepada Bupati melalui pandangan umum fraksi. Saya berharap kinerja pemerintah lebih ditingkatkan lagi,"urainya.

Sementara itu Kang Bupati Sugiri Sancoko menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi Partai di DPRD Kabupaten Ponorogo sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan memberikan  kritik, saran dan masukan serta pandangan umumnya untuk Ponorogo lebih baik lagi. 

Menurut kang Bupati, justru dirinya sangat mengharapkan itu semua dalam membangun Ponorogo lebih hebat dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan legislatif dan itu dia pahami sangat positif sekali.

"Misalkan soal infrastruktur jalan yang kondisinya masih rusak tapi pahamilah ini masih dalam proses karena adanya berbagai kebijakan pemerintah pusat misalkan pajak PPN naik jadi 10 persen menjadi 11 persen dan diikuti naiknya sejumlah harga barang dan itu harus merubah semua hingga proses lelang jalan harus molor,"terangnya.

Begitu juga soal inovasi pengelolaan sampah menjadi briket sempat terhenti karena masih melakukan uji coba dan belum menggunakan dana APBD.

"Kedepan akan kita lakukan perbaikan agar pengolahan sampah menjadi briket bisa dilanjutkan kembali. Tentunya dengan dana APBD kita,"pungkasnya. (adv)