Pastikan Distribusi BBM Aman, Forkopimda Kabupaten Probolinggo Sidak SPBU

Pemerintahan

PROBOLINGGO - Kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Usai mengikuti rakor bersama Kementerian Pusat melalui zoom meeting di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa, sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo langsung melakukan sidak ke SPBU.

Sidak dilakukan bersama jajaran Forkopimda setempat, SPBU Kecamatan Dringu menjadi sasaran sidak pertama dilanjutkan lokasi kedua di SPBU Clarak, Kecamatan Leces.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto mengatakan dua SPBU tersebut dipilih karena aktivitasnya cukup padat, disamping itu lokasinya berada di jalur pantura dan jalur selatan Kabupaten Probolinggo.

"Dua SPBU ini kami nilai representatif untuk dilakukan sidak, guna mengetahui pasokan dan pendistribusian BBM bersubsidi kepada masyarakat," jelas Ugas, Senin (05/09/2022) sore.

Pemkab Probolinggo akan serius mengawal pendistribusian BBM bersubsidi dan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak kenaikan harga BBM tersebut.

Ugas menambahkan pihaknya memfasilitasi dan bersinergi bersama jajaran Forkopimda dalam melakukan sidak SPBU, termasuk memfasilitasi kegiatan dialog bersama mahasiswa serta sosialisasi kenaikan harga BBM begitu juga kompensasinya.

"Untuk kegiatan kali ini kami mendampingi penuh Forkopimda. Hari ini sidak ke SPBU, sebelumnya tadi pagi dialog bersama mahasiswa dan OKP," ungkapnya.

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi yang memimpin sidak SPBU tersebut mengatakan pengecekan dan pengawasan dilakukan agar jangan sampai ada penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

"Nantinya kami akan pasang spanduk-spanduk di depan SPBU berupa imbauan dan arahan bagi masyarakat jika mengetahui ada penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kami harap masyarakat teliti dalam menggunakan BBM, jika memang telah mampu maka disarankan menggunakan BBM non subsidi," tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo menyatakan hasil sementara sidak di SPBU masih ditemukan warga yang menggunakan BBM subsidi padahal kendaraan yang digunakan semestinya diisi BBM non subsidi.

"Kami bersama Forkopimda akan fokus mengawal dan mendampingi pelaksanaan program-program bantuan sosial yang dilakukan Pemkab Probolinggo. Jika bantuan ini tepat sasaran maka masyarakat akan sejahtera," pungkasnya. (Adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA