CILACAP - Pemerintah kabupaten Cilacap melalui BAPPEDA menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2024, Rabu (4/01/2023).
Kegiatan yang berlangsung Aula Diklat Praja tersebut dibuka oleh Pj Bupati, Yunita Dyah Suminar.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Yunita mencatat tiga poin penting persoalan yang menjadi perhatian dan program kerja pemerintah kabupaten (Pemkab) Cilacap diantaranya masalah kemiskinan, stunting dan infrastruktur.
"Pertama positioning, tahun 2022 itu capaiannya apa. Karena ini dasarnya adalah RPD, maka RKPD ini targetnya satu tahun dan di Kabupaten Cilacap PR nya tadi sudah disampaikan yaitu kemiskinan, kalau di kesehatan terkait dengan stunting dan infrastruktur," ungkap Pj Bupati, Yunita.
Ia menyebut, dari ketiga persoalan itu, masing-masing menunjukan angka yang cukup tinggi dan perlu untuk segera diselesaikan.
"Pertama angka stunting, kematian ibu dan angka kematian bayi ini cukup tinggi yaitu 17 persen, kemudian kemiskinan 11, 2 persen. Maka ini menjadi catatan kita untuk bagaimana kedepan agar bisa diselesaikan dengan baik, termasuk infrastruktur," ujarnya.
Menurut Yunita, infrastruktur merupakan salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian dan perlu diperbaiki karena di wilayah Kabupaten Cilacap terdapat akses jalan seperti Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Kabupaten dan Jalan Desa.
"Kalau Jalan Nasional kita bicara dengan pusat, kalau Jalan Provinsi kita dengan Provinsi, Jalan Kabupaten tugas kita dan Jalan Desa adalah wewenang dari Desa. Kemudian dengan anggaran yang terbatas ini nanti kita akan mengaturnya mana yang akan menjadi skala prioritas dan diselesaikan," jelasnya.
Yunita juga menegaskan, dalam perbaikan infrastruktur harus berbasis data dan dipastikan melalui survey dan indentifikasi yang benar agar tepat sasaran.
"Ketika bicara infrastruktur, kita harus berbasis data dan saya minta PUPR yang menangani infrastruktur, khususnya jalan agar dipastikan betul melalui survey dan indentifikasi yang betul mana-mana jalan yang rusak, ringan, sedang dan berat. Kemudian ruasnya harus selesai jangan setengah-setengah," ucapnya.
Sementara itu, berkaitan dengan pokok pikiran (Pokir) dewan, Yunita mengatakan, bahwa skala prioritasnya sama dengan eksekutif.
"Kita pandangannya sama, skala prioritasnya sama berdasarkan hasil survey. Tapi harus kita atur mana dulu yang menjadi prioritas, jangan sampai nanti menjadi sia-sia karena cara yang dilakukan itu tidak berbasis data dan anggarannya sebenarnya nggak memenuhi juga," katanya.
Orang nomor satu di Kabupaten Cilacap tersebut juga menyinggung berkaitan dengan pemeliharaan pembangunan yang kurang diperhatikan.
"Sebetulnya kita sanggup membangun, namun tidak sanggup untuk memelihara. Hal ini karena kita tidak berorientasi untuk memelihara, inilah yang harus kita perhatikan," ujarnya.
Selanjutnya, berkaitan dengan stunting, pihaknya menyatakan harus melalui assessment yang jelas dan berbasis data yang akurat.
"Stunting sekarang harus jelas dan kita harus pastikan ayo timbangan serentak dulu sambil assessment apakah ini gizi buruk, gizi kurang, gizi kronis. Ini harus ada basis data dulu baru kita lakukan intervensi," tandasnya.
Ia menyampaikan, persoalan di Kabupaten Cilacap banyak yang harus diselesaikan, namun terkendala anggaran yang tidak mencukupi.
"Maka dari itu, kita harus melakukan banyak terobosan untuk bagaimana anggaran ini kemudian bisa cukup untuk menyelesaikan mana saja yang menjadi skala prioritas dengan manajemen yang jelas dari mulai perencanaan kemudian pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi agar target tercapai," pungkas Yunita.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi