SUARA INDONESIA

Marak Oknum Kades Tersangkut Pidana, DPRD Lumajang Berharap Pemkab Lebih Aktif

Ahmad Zainul Hamdi - 27 January 2023 | 18:01 - Dibaca 1.08k kali
Pemerintahan Marak Oknum Kades Tersangkut Pidana, DPRD Lumajang Berharap Pemkab Lebih Aktif
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Gatot Sarorubedo, saat di ruang sidang. (Achmad Fuad/suaraindonesia.co.id).

LUMAJANG – Maraknya tersangka dari oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lumajang, akibat kesalahan dalam menggunakan anggaran, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Gatot Sarorubedo, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang lebih aktif lagi dalam memberikan pembinaan. 

Menurut Gatot, sebenarnya pemerintah sudah terlalu sering memberikan pemahaman dan pengarahan terhadap para Kades. Namun demikian, kembali lagi kepada pribadinya masing-masing.

“Pemerintah tidak kurang-kurang memberikan pengarahan dan pemahaman di dalam menggunakan anggaran, baik Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD),” katanya kepada Suara Indonesia, Jumat (27/1/2023).

Selain pemerintah, kata Gatot, pihak Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini, Kepolisian dan Kejaksaan sudah melakukan roadshow, terkait pemahaman cara mengelola keuangan desa.

“Disitu sudah sering dijabarkan, mana hal-hal yang nantinya bisa mengakibatkan tindak pidana jika didalam penggunaan atau pengelolaannya tidak beres,” ujar politisi Gerindra ini.

Namun kembali lagi, yang namanya manusia, menurut wakil rakyat dari Kecamatan Lumajang ini, kadang diketahui, dari para Kades ini, ada yang membiayai ketika pada waktu Pilkades dulu dengan sebuah komitmen jika Kades tersebut menang.

“Semisal si Kades tersebut ada bos yang mendanai, atau meminjam dana untuk memenangkan pesta Pilkades lalu, sehingga ketika menjabat sumber-sumber pendapatan itu sudah tidak dipunyai lagi, terkait pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) atau bengkoknya,” bebernya lagi.

Dari situlah, kata Gatot, celah-celah itu muncul dan timbul, karena si Kades tadi sudah tidak berpendapatan lagi. Maka dari iru banyak yang dilakukan dengan sedikit melakukan penyelewengan terkait penggunaan anggaran, yang mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan.

“Kami berharap Pemkab Lumajang, terutamanya DPMDes dan Inspektorat, harus selalu aktif memberikan road show terkait dengan penggunaan anggaran, sehingga ke depan sudah tidak ada lagi, para Kades-Kades ini yang bermasalah,” papar Gatot. (adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Ahmad Zainul Hamdi
Editor : Bahrullah

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Pemerintahan

View All
EDISI, 14 NOVEMBER 2024
14 November 2024 - 06:11
EDISI, 14 NOVEMBER 2024
EDISI, 13 NOVEMBER 2024
13 November 2024 - 06:11
EDISI, 13 NOVEMBER 2024
EDISI, 22 OKTOBER 2024
22 October 2024 - 06:10
EDISI, 22 OKTOBER 2024
EDISI, 10 OKTOBER 2024
10 October 2024 - 18:10
EDISI, 10 OKTOBER 2024
EDISI, 08 OKTOBER 2024
08 October 2024 - 05:10
EDISI, 08 OKTOBER 2024