SUARA INDONESIA

Nakes Jember: SK Bupati, Harga Mati

Imam Hairon - 05 February 2023 | 21:02 - Dibaca 1.31k kali
Pemerintahan Nakes Jember: SK Bupati, Harga Mati
Honorer Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember, Saat Mengumpulkan Berkas (Foto: Imam Hairon/ Suaraindonesia.co.id)

JEMBER – Hampir seribu tenaga kesehatan (nakes) berkumpul dalam acara diskusi publik di Balai Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (05/02/2023).

Mereka bersepakat, bergabung dengan Forum Honorer Tenaga Kesehatan (FHTK) untuk memperjuangkan nasibnya agar didengarkan oleh pemerintah.

Lewat forum Diskusi Publik, mereka menumpahkan semua uneg-uneg dan aspirasinya di depan Kepala BKPSDM Sukowinarno dan Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Bahkan, beberapa nakes yang usianya sudah memasuki masa senja dan sudah mengabdi 35 tahun, masih menerima upah Rp 300 ribu, per bulannya.

‘SK Bupati harga mati, jika guru diberi SK Bupati, kami juga harus bisa,” teriak salah seorang nakes, diikuti tepuk tangan riuh dari peserta lain yang hadir.

Mereka merasa, selama ini nakes, merasa dianaktirikan, ketimbang tenaga lain yang ada di Pemkab Jember.

“Tahun 2022 jatah untuk kami zonk. Sesuai dengan Permenkeu, 2023 kuota untuk nakes hanya tertera 82 saja, ini sangat tidak adil,” lantang Wulan Septa, salah seorang nakes yang bekerja di Puskesmas Ledokombo.

Septa mengaku heran, mengapa honorer nakes selalu terkesan didiskriminasikan. Padahal, tugas dan fungsinya sama dengan ASN.

“Kita contohkan dengan pemakaian seragam honorer, seragam kita putih hitam sangat jelas, kalau kita dibedakan, ini harus menjadi catatan,” pinta Septa.

Sementara Kepala BKPSDM Sukowinarno, mengaku masih akan melakukan kajian terkait usulan itu.

"Kami masih akan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk badan anggaran. Mengapa, karena ini ada kaitannya dengan kemampuan keuangan," katanya.

Dalam acara itu, hadir sebagai pemateri Kepala BKPSDM Kabupaten Jember Sukowinarno, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dr.Koeshar Yudyarto dan Ketua Aktivis PGRI Jatim Ilham Wahyudi.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Jember, meskipun diundang namun tidak ada satupun yang datang.

Bahkan, salah seorang anggota DPRD sempat dijemput kerumahnya langsung oleh nakes, namun menolak.

Dengan alasan, sungkan karena undangan hanya dikirim berupa berbentuk file, sementara fisik belum diantarkan.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Imam Hairon
Editor : Lukman Hadi

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV

Pemerintahan

View All
EDISI, 14 MARET 2024
14 March 2024 - 19:03
EDISI, 14 MARET 2024
EDISI, 12 FEBRUARI 2024
12 February 2024 - 17:02
EDISI, 12 FEBRUARI 2024
EDISI, 11 FEBRUARI 2024
11 February 2024 - 07:02
EDISI, 11 FEBRUARI 2024
EDISI, 09 JANUARI 2024
09 February 2024 - 17:02
EDISI, 09 JANUARI 2024
EDISI, 08 FEBRUARI 2024
08 February 2024 - 17:02
EDISI, 08 FEBRUARI 2024