SUARA INDONESIA

DPRD Surabaya Soroti Kemunculan PISS, Dugaan Adanya Monopoli Pasar

Lukman Hadi - 30 March 2023 | 18:03 - Dibaca 1.64k kali
Pemerintahan DPRD Surabaya Soroti Kemunculan PISS, Dugaan Adanya Monopoli Pasar
Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony. (Foto: suaraindonesia.co.id/Lukman)

SURABAYA - Setelah peresmian Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS) yang mengundang wali kota belum lama ini, ternyata masih menyisakan beberapa polemik.

Di hadapan media, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengutarakan harapannya terhadap keberadaan PISS dapat mencegah inflasi.

Lantas Eri meminta kepada jajarannya untuk mengatur para pedagang untuk kulak (belanja) di PISS. Yang artinya, ini menjadikan PISS satu-satunya pusat distribusi dan transaksi komoditas sayur dan buah di Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony mengatakan, apabila kebijakan seperti itu diterapkan maka menciptakan suatu sistem pengendalian pasar yang dikuasai oleh segelintir orang.

"Jika fenomena sistem distribusi seperti itu terjadi di Surabaya, akhirnya ada pengendalian yang sangat kuat oleh pelaku pasar atas komoditas barang-barang pokok yang secara 'distribusi' itu tersentral," kata Thony, Kamis (30/3/2023).

Kabar lainnya, yakni terkait dugaan adanya razia kendaraan yang mengangkut komoditas pasar dari luar kota hendak masuk ke Surabaya agar tidak menyuplai barang ke pasar lain, selain PISS.

"Jadi, kalau masuknya pada kawasan itu (PISS) kan berarti secara tidak langsung aparat pemkot itu memfasilitasi terhadap munculnya sistem monopoli oligopoli," tegasnya.

Thony menyebut, perlunya terobosan yang lebih segar untuk urusan membangun perekonomian. Seperti menjalin kerja sama antar daerah apabila itu urusan bahan pokok penting atau melakukan pembinaan petani.

Kemudian, kata dia, para petani ini dikonektivitaskan dengan gudang atau depo-depo yang disiapkan oleh PD Pasar Surya berdasarkan distrik atau wilayah. Misalnya di Surabaya Utara, Selatan Barat, Timur, dan Tengah.

"Dengan begitu distribusi barang itu lebih merata berdasarkan kebutuhan dan bisa dikendalikan, baik harga maupun kuantitas ketersediaan," tuturnya.

Namun sejauh ini ia belum melihat keseriusan atau tanggapnya Pemkot Surabaya dalam membuat gagasan yang dimaksudnya. "Terbukti dengan munculnya beberapa pasar (seperti PISS) yang sebetulnya secara tata ruang tidak memberikan dukungan," ungkapnya.

Bisa dikatakan kemunculan PISS luput dari pandangan mata masyarakat, bahkan sekelas Anggota DPRD Surabaya saja sampai kaget bangunan di Jalan Sidotopo itu tiba-tiba sudah beroperasi. Padahal, waktu itu PISS belum mempunyai kelengkapan surat.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Lukman Hadi
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya