TUBAN - Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Kabupaten Tuban tahun 2022 mencapai Rp 686 miliar. Masih tingginya angka Silpa menunjukkan pembangunan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak berjalan maksimal.
Atas kondisi itu, DPRD Kabupaten Tuban memberikan 27 rekomendasi dan catatan kepada Pemkab setempat. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi, agar pemerintahan kedepannya berjalan dengan baik.
Menyikapi hal itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky bakal mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk serapan anggarannya. Hasil evaluasi ini penting untuk menentukan kebijakan yang akan diambil tepat sasaran pada tahun anggaran berikutnya.
"Pada saat bulan 1 Januari 2023 kami juga sudah mengevaluasi itu semua. Sehingga harapan kami di tahun 2023 ini, Silpa bisa kita tekan seminimal mungkin dan tidak terjadi hal besar. Sehingga bisa kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan tepat sasaran," kata Aditya Halindra Faridzky usai menghadiri Rapat Paripurna bersama DPRD dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati tahun anggaran 2022, Senin (3/4/2023).
Bupati Tuban yang akrab disapa Lindra ini menjelaskan, secara keseluruhan program kegiatan pembangunan Tuban di tahun anggaran 2022 telah terlaksana dengan baik. Namun, ia mengakui ada beberapa kegiatan yang tertunda, sehingga baru bisa dilakukan pada tahun berikutnya.
"Ada perhitungan dari teman-teman OPD untuk memenuhi kebutuhan SDM di wilayah masing-masing. Karena ada kebijakan, regulasi dan sebagainya mengakibatkan kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan," ungkapnya.
Terkait rekomendasi yang diberikan DPRD Tuban, lanjut Lindra, pihaknya akan membuat kajian lebih dalam. Menurutnya rekomendasi yang DPRD telah menjadi fokus Pemkab Tuban sejak lama.
"Saat ini Pemkab Tuban di masa jabatan saya sangat memfokuskan terhadap data. Ketika data ini memang betul-betul diupdate dengan benar, maka wajah sebenarnya kabupaten Tuban akan muncul yang sebenarnya. Sehingga APBD tepat sasaran," terang politisi partai Golkar.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Miyadi mengatakan, dari 27 rekomendasi yang diberikan Pemkab Tuban yang menjadi penekanan adalah soal angka kemiskinan. Sebab, sampai saat ini bisa menurunkan kemiskinan secara maksimal.
Kemudian soal pengangguran, karena angka pengangguran di Tuban bertambah kurang lebih 15 ribu. Selanjutnya pada perencanaan pembangunan yang masih ada kelemahan, hingga mengakibatkan Silpa Rp 686 miliar.
"Selanjutnya OPD di Pemkab Tuban ini kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Saya yakin ketika OPD kurang maksimal hasilnya barang tentu juga tidak maksimal," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Irqam |
Komentar & Reaksi