SUARA INDONESIA

FHTK Minta Bupati Jember Tidak Lukai Hati Honorer Kesehatan

Imam Hairon - 07 April 2023 | 05:04 - Dibaca 3.93k kali
Pemerintahan FHTK Minta Bupati Jember Tidak Lukai Hati Honorer Kesehatan
Sejumlah pengurus FHTK Kabupaten Jember saat mendatangi DPRD Jember dalam acara Pansus LKPJ Bupati Jember Tahun 2022 (Foto: Istimewa)

JEMBER - Ketua Forum Honorer Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, minta Bupati H.Hendy tidak lukai perasaan honorer kesehatan.

Pernyataan itu, disampaikan Rendra merespon kunjungan Bupati saat datang ke Kecamatan Arjasa beberapa hari lalu.

"Saat itu, Bupati H.Hendy dicurhati anggota FHTK menanyakan SK Bupati honorer nakes, Bupati justru merespon dingin," kata Rendra, Jumat (07/04/2023).

Rendra merasa heran, Bupati Jember yang seharusnya memberikan apresiasi terhadap perjuangan honorer kesehatan, ini justru seperti mementahkan.

"Info yang saya dapat, Bupati Jember justru menilai honorer tidak butuh SK Bupati. katanya cukup SK kepala puskesmas. Ini jawaban apa," sesal Rendra.

Dirinya juga mengingatkan, SK Bupati yang diminta adalah sebagai landasan dan payung hukum para honorer.

"SK Bupati bukan tentang syarat untuk pengajuan P3K bapak haji, mohon digarisi tebal. Tetapi, kami butuh status yang jelas, seperti guru dan penjaga sekolah," katanya menambahkan.

Aktivis ini menyayangkan, ketika DPRD getol mendukung perjuangan FHTK, Bupati Jember seperti terkesan sebaliknya.

"Kami menagih janjimu saat kampanye pak haji. Jangan terkesan cuci tangan. Kami minta SK Bupati ini ada regulasinya, undang-undang tenaga kesehatan," sebutnya.

Pihaknya memastikan, jika tuntutannya tidak dikabulkan bisa dipastikan akan turun ke jalan dan mogok kerja.

"Kami bersurat saja untuk minta hearing, sampai saat ini belum dibalas. Anda pelayan publik, pelayan rakyat. Ketika kami butuh, untuk ketemu saja susah," bebernya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Komisi D Cahyo Purnomo mendukung penuh, apa yang menjadi tuntutan para honorer.

"Mayoritas DPRD mendukung penuh apa yang menjadi tuntutan honorer kesehatan. Bukan hanya SK Bupati, kesejahteraannya harus terpenuhi. Apalagi, itu janji politik Bupati sendiri saat kampanye," ucapnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Imam Hairon
Editor : Lukman Hadi

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya