SITUBONDO - Usaha pemerintah Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata bahari eks Perusda Pasir Putih membuahkan hasil.
Hal itu dibuktikan dalam waktu empat bulan ini telah memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp 1,1 miliar.
Sedangkan untuk belanja/beban/biaya selama empat bulan mulai dari bulan Januari hingga akhir bulan April 2023 mencapai Rp 886,5 juta. Sehingga laba/rugi operasional bersih selama 4 bulan sebesar Rp 246,2 juta.
Hal tersebut diketahui setelah Komisi II DPRD Situbondo melakukan monitoring di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan pada Senin (22/5/2023).
Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Siswo Pranoto mengatakan, omzet pendapatan kotor pengelolaan wisata bahari eks Perusda Pasir mencapai Rp 1,3 miliar dan pengeluarannya sebesar Rp 886,5 juta.
Angka itu terhitung sejak bulan Januari Hingga akhir April 2023. Dan pendapatan tersebut diperoleh dari banyaknya pengunjung yang datang. Selain itu, tingkat hunian hotel di area wisata juga banyak diminati oleh wisatawan.
"Jadi hasil perolehan pendapatan dari pengelolaan wisata Pasir Putih, terhitung sejak bulan Januari hingga tanggal akhir 30 April 2023 pendapatan kotornya mencapai Rp 1,3 miliar," ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD Situbondo.
Kata dia, omzet sebanyak Rp 1,3 miliar itu merupakan keberhasilan pemerintah daerah. Sehingga paska dibubarkannya Perusda Pasir putih dan setelah dikelola Dinas Pariwisata dan Olahraga (Dispora) ini, mampu menghasilkan pendapatan yang sangat besar.
"Kalau dulu sebelum dibubarkan, pendapatan selama satu tahun hanya berkisar Rp 100 juta dan ada yang Rp 80 juta. Jika dibandingkan saat ini, ada peningkatan yang cukup tinggi," ujar Siswo.
Siswo berharap, Pemda ini tidak terburu-buru agar eks Perusda Pasir Putih diserahkan atau dikelola pihak ketiga. Pasalnya, pengelolaan yang saat ini dilakukan Dispora sudah berhasil.
"Kami berharap pemerintah daerah mempertimbangkan ulang untuk menyerahkan eks Perusda Pasir Putih kepada pihak ketiga, karena kan sudah terbukti saat ini bahwa dengan dikelola sendiri hasilnya pun maksimal," katanya.
Selain itu, Siswo menyebut, bahwa wisata yang nantinya akan dikelola oleh pihak ketiga, jangka panjangnya harus bisa mempertimbangkan nasib para pegawai.
Dia mengkhawatirkan mereka yang sudah lama bekerja nantinya bisa digantikan oleh orang lain.
"Kemungkinan para pekerja ini diganti orang lain saat dikelola pihak ketiga bisa saja terjadi. Karena mereka (swasta) bebas mau menentukan siapa saja yang diterima untuk bekerja di tempat tersebut," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi