SUARA INDONESIA, SUMENEP - Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Molyadi menyinggung capaian pendidikan di tahun 2023, yang mendapat rapor merah.
Menurutnya hal itu mengindikasikan, masih buruknya dunia pendidikan di Sumenep yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti angka putus sekolah atau yang tidak berpendidikan mencapai 8.000 orang.
Selain itu, kata dia, rapor merah pendidikan bisa juga disebabkan karena tidak adanya Big Data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.
Sehingga data yang ada, lanjutnya terkesan amburadul baik dari tenaga pendidik, siswa hingga fasilitas pendidikan.
"Kemungkinan ada data ganda di sistem yang ada di Dinas Pendidikan dengan Kemenag (Kementerian Agama, Red)," ujarnya saat podcast di PWI Talk, Rabu (10/07/2024).
Oleh sebab itu, dirinya meminta dengan tegas kepada Disdik Sumenep, untuk segera melakukan pendataan, agar big data pendidikan bisa terealisasikan dan dapat menjadi salah satu acuan, dalam menentukan langkah perbaikan selanjutnya.
Ia menilai keberadaan big data sangat krusial, sebab dari sana, gambaran kasar dunia pendidikan bisa terlihat. Mulai dari jumlah tenaga pendidik, hingga kondisi sarana prasarana di sekolah.
Bahkan ia mengungkapkan, jika memang diperlukan, Disdik beserta jajarannya bisa melakukan studi banding ke daerah lain yang memang memiliki sistem pendataan dan big data yang bagus, untuk kemudian diaplikasikan di Sumenep.
"Kalau memang mau memulai pendidikan itu bagus ya harus itu dulu (Perbaikan Big Data, Red), baru nanti yang lain nyusul. Kalau semuanya sudah terekam namanya, itu luar biasa, ada di big data tadi itu luar biasa kan," paparnya.
Kendati demikian dirinya mengaku, apa yang telah dilakukan Disdik setempat terkait data sudah memiliki kemajuan, sehingga masalah-masalah yang timbul karena kekeliruan data dapat terus diminimalisir.
"Alhamdulillah kan Sumenep terus ada peningkatan, ya walaupun umpamanya dibandingkan daerah-daerah lain masih belum menjadi yang terbaik tapi kan bertahap," tambahnya.
Selain menekankan pada pengadaan Big Data Pendidikan, DPKS juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki dunia pendidikan di Kota Keris.
Sebab kata Molyadi, pendidikan tidak hanya tanggung jawab instansi maupun dinas-dinas terkait, tetapi semua orang mulai dari orang tua di rumah, hingga para pemangku kepentingan di pemerintahan daerah.
"Jadi bagus atau rusaknya pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, lebih-lebih bagaimana menyiapkan generasi kita ke depan," ucapnya.
Molyadi berharap melalui kerjasama semua pihak, dunia pendidikan yang mendapat rapor merah bisa terbenahi di masa yang akan datang.
"saya berharap masyarakat tidak acuh ke dunia pendidikan, tidak cukup hanya menyerahkan anaknya, setelah itu selesai. Tapi masyarakat dengan porsinya juga terus mengawal, dan berpartisipasi bagaimana pendidikan ini semakin baik," pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi