JEMBER - Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Imam Hairon minta, para pejabat publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang baru dilantik tidak pelit informasi kepada media massa (wartawan).
Menurut Imam, selama ini (era kepemimpinan H.hendy) masih ada beberapa oknum pejabat terkesan sulit dikonfirmasi oleh wartawan.
Dijelaskannya, bahwa wartawan saat menjalankan tugas di lapangan menjalankan amanah Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999.
"Seandainya wartawan datang hanya untuk konfirmasi, berarti media memberikan ruang kepada narasumber untuk bicara . Agar berita Cover both side (berimbang) itu hak narasumber,," papar Imam, Sabtu (17/07/2021).
Selama ini diakui Imam, dirinya beberapa kali mendapatkan pengaduan ada beberapa oknum pejabat yang masih enggan dikonfirmasi.
"Ada wartawan media online sempat mengadu. Dihubungi lewat seluler tidak diangkat, ditunggu sampai berjam-jam saat ditanya dibilang tidak ada, tidak tahunya lewat pintu belakang. Padahal itu media jelas dan profesional di lapangan," paparnya.
Seharusnya, lanjut Imam, selama musim wabah Covid-19 pejabat bisa memberikan kemudahan kepada jurnalis.
"Jika bertemu tidak bisa karena rawan, cukup lewat voice, pesan singkat dan bisa by phone selesai. Sederhana sebenarnya," papar Imam.
Jika berita yang tersaji berimbang, dijelaskan Imam, produk jurnalistik yang dihasilkan akan lebih bergairah dan lebih dinikmati serta menarik dibaca.
"Publik utuh menerima informasi, tidak sepepangal-sepenggal. Jangan sampai, ada judul berita pejabat bungkam atau maen petak umpet. Itu berarti, sudah keterlaluan," pintanya menambahkan.
Dirinya menilai, jika kualitas pemberitaan tidak proporsional, dikhawatirkan akan berdampak kepada minat baca.
"Seandainya berta tersaji tidak baik, kredibilitas perusahaan akhirnya yang dipertaruhkan. Begitupun cara pandang pembaca akan muncul multi tafsir di ruang publik," tegas Imam menjawab pertanyaan wartawan.
Pengusaha muda yang sekaligus Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini mengaku heran, era keterbukaan seperti saat ini masih ada pejabat yang terkesan masih enggan dan susah dikonfirmasi wartawan.
"Aneh saja. Seandainya mereka bisa menyadari, itu panggung kepada mereka. Panggung untuk menyampaikan informasi yang benar," lugasnya.
Lebih lanjut CEO.Suaraindonesia.co.id ini berharap, Bupati Jember bisa meginstruksikan kepada bawahannya, agar bisa well come (bisa terbuka) kepada wartawan terkait sumber informasi karena itu memang kewajiban pejabat publik.
"Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menegaskan, sebagaimana dalam Pasal 28 F menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Jember H.Hendy Siswanto di hadapan puluhan wartawan pernah berkomitmen, era kepemimpinannya akan terbuka terkait hak akses informasi.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Yuni Amalia |
| Editor | : Wildan Muklishah |
Komentar & Reaksi