JOMBANG – Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung menjadi perhatian DPRD Jombang. Pada pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021, hampir seluruh pandangan umum fraksi pada agenda paripurna kemarin, membahas terkait penangan Covid-19.
Seperti PU dari Fraksi Golkar yang dibacakan Maya Novita, Dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2021 Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi Pandemi Covid-19 terutama untuk Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan masyarakat.
”Situasi pandemi covid-19 sampai saat ini belum jelas kapan berakhir,” ujarnya.
Kebijakan pemerintah dengan memberlakukan PPKM tentu merupakan upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 namun dampaknya adalah perekonomian masyarakat yang semakin berat terutama bagi pedagang kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL).
“Untuk itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar ada bantuan stimulus bagi PKL,” tegasnya.
Sedangkan, dari Fraksi PKB yang disampaikan Muhammad Muhaimin mengatakan, Penanganan Covid 19 masih membutuhkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Jombang.
"Dari sisi penganggaran penanganan wabah Covid 19, apakah ada refocusing APBD tahun 2021,” katanya.
Penanganan Covid 19 pemkab harus dari hulu dan hilirnya, penyebab dan akibatnya. Saat ini kita masih fokus di hilirnya, berupa penanganan pasien positif Covid-19.
”Permasalahan di hulu seperti tingkat disiplin yang masih sangat rendah, kerumunan di pasar, tempat tempat keramaian dan sebagainya, tidak mendukung terhadap penyelesaian pandemi wabah Covid-19. Oleh kerena itu kami meminta, disiplin Protokol kesehatan Covid 19,” ungkapnya.
Sedangkan Fraksi Demokrat yang disampaikan Heri Purwanto menyampaikan, pada sisi pengeluaran atau belanja dengan kondisi darurat akibat pandemi Covid-19 yang kita alami saat ini tentunya harus dilakukan secara cermat dan hemat.
”Khususnya belanja operasional tercukupi agar OPD mampu melaksanakan tupoksinya. Dengan anggaran yang tersedia untuk penanganan Covid19, bagaimana pelaksanaan dan transparansinya karena banyak pula keluhan-keluhan masyarakat,” tegasnya.
Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang mengatakan, memang untuk pembahasan P-APBD hampir seluruh fraksi di DPRD Jombang membahas tentang anggaran Covid-19. ”Memang kebanyakan pembahasan untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Dirinya mengungkapkan, pembahasan menunggu dari Jawaban Bupati yang rencananya akan dilakukan paripurna pada 18 Agustus mendatang. “Tinggal menunggu jawaban bupati pada paripurna selanjutnya,” pungkas Mas’ud.( Adv )
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi