SITUBONDO, Suaraindonesia.co.id – Tiga fraksi di DPRD Situbondo, Jawa Timur, akhirnya mengutus anggotanya sebagai perwakilan di panitia khusus (pansus) optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Kejelasan pendelegasian anggota itu terungkap pada rapat paripurna pembentukan pansus kedua tentang penyampaian sekaligus pengumuman keanggotaan, Selasa (10/10/2023). Tiga fraksi tersebut adalah Golkar, PDIP dan PPP.
"Pansus ini tidak memiliki anggaran yang ada di APBD, tapi murni hasil swadaya sesuai tugasnya masing-masing. Mulai dari pembahasan dengan tenaga ahli, para pakar, kunjungan kerja, sekaligus studi kelayakan pendapatan. Itu yang jelas semua tidak ada anggarannya," ujar Hadi Prianto, Ketua Pansus PAD di kantor DPRD Situbondo, Selasa (10/10/2023).
Menurutnya, pansus ini bekerja demi kepentingan masyarakat Situbondo, sekaligus mengoptimalkan PAD. Pansus dibentuk menyusul anjloknya perkiraan PAD dari organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu di kabupaten setempat.
"Seperti yang terjadi di dishub yang mematok pajak parkir cukup tinggi, tetapi realisasinya sangat rendah. Padahal masih banyak potensi-potensi PAD lainnya yang harus digali," ucapnya.
Selain itu, Hadi menuturkan, juga untuk mengoptimalkan PAD eks Perusda Pasir Putih yang saat ini dikelola dinas pariwisata. Dan eks Perusda Banongan yang dikelola dinas pertanian.
"Selanjutnya, asset-aset pemkab yang potensial. Seperti Pasar Mimbaan Baru yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Ini juga harus klir, karena itu potensi pendapatan kita,” jelasnya.
“Termasuk asset-aset tanah kemarin yang sempat ramai. Seperti tanah pengairan miliknya PUPP. Masyarakat yang menempati dan mengelola merasa sudah bayar, tetapi tidak masuk kasda. Hal-hal seperti ini harus benar-benar ditertibkan," imbuhnya.
Lebih jauh, Hadi juga membeberkan terkait dengan potensi pendapatan pajak dan retrebusi yang lain, termasuk mineral bukan logam atau dari penambang yang saat ini hitungannya tidak jelas.
Imbasnya, pendapatan sangat rendah. Tak selaras jika dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk kerusakan jalan yang dilewati kendaraan tambang. “Kalau ini dibiarkan pemda akan terus rugi,” bebernya.
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, untuk mengoptimalkan PAD, pansus akan menganalisa potensi yang ada. Seperti berapa jumlah masyarakat yang harus bayar pajak kendaraan bermotor dan parkir berlangganan. Dan ini harus dihitung secara valid berapa potensinya.
Artinya, pansus akan menganalisa semua potensi pendapatan daerah di masing-masing OPD pengampu. Terutama yang mengelola asset-aset daerah yang ada di Kabupaten Situbondo. Dan ini harus disertai data valid.
"Untuk mengetahui detailnya, tentu pansus akan turun langsung ke lapangan untuk mengeceknya. Sehingga OPD pengampu tidak main-main dalam merencanakan PAD, sehingga datanya benar-benar valid pada tahun anggaran 2024 nanti,” pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi