SUARA INDONESIA , JEMBER - Sejumlah elemen dari berbagai unsur menilai, bahwa untuk pemilu Tahun 2024 kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu Jember tidak profesional.
Pernyataan itu, disampaikan Ketua Komando Pengawas Pemilu (Kowaslu) Kabupaten Jember, Miftahur Rahman di hadapan wartawan.
Dirinya mencontohkan, persoalan yang terjadi di 13 kecamatan terutama di Kecamatan Sumberbaru, cukup sebagai contoh bahwa penyelenggaraan Pemilu terkesan berantakan.
"Namun tidak ada tindakan dan terkesan ada pembiaran. Termasuk jajaran di atasnya seperti Gakumdu Jember, Komisioner Bawaslu dan KPUD Jember," katanya, Senin (11/03/2024) usai penandatanganan pernyataan mosi tidak percaya kepada penyelenggara pemilu di Jember.
Aktivis yang akrab disapa Cak Memed ini kembali mengulas, persoalan pembongkaran kotak suara di Kecamatan Sumberbaru itu adalah kesalahan yang jelas.
"Sudah jelas di Kecamatan Sumberbaru ada kotak suara dibuka tanpa ada saksi dan Bawaslu. Tetapi sampai hari ini dibiarkan. Ini berpotensi pidana," katanya tegas.
Maka dari itu, pihaknya berkomitmen akan terus melakukan penggalangan tandatangan dukungan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
"Kami akan minta lewat rapat dengar pendapat DPRD, berkirim surat ke DKPP, MK dan DPR RI agar persoalan ini segera ditindaklanjuti," tutupnya.
Sementara salah seorang perwakilan mahasiswa Gilang Gibran menyebut, bahwa proses demokrasi di Kabupaten Jember terkesan dilukai oleh penyelenggara pemilu sendiri.
"KPUD dan Bawaslu tidak profesional. Seharusnya, penyelenggara malu menyaksikan itu. Masyarakat melihat apa tidak malu," lantangnya mengomentari.
Sebagai aktivis dirinya mengancam, akan melakukan aksi jika iklim tidak sehat itu terus terjadi.
"Kami mahasiswa bukan tidak tahu. Kami tidak akan diam. Jangan sampai kami turun ke jalan," lanjutnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Tamara Festiyanti |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi