Tak Dapat Kursi Pimpinan DPRD Situbondo, Kekuatan Partai Golkar dengan Lima Kursi Masih Diperhitungkan

Politik

SUARA INDONESIA, SITUBONDO – Meski tak mendapat jatah kursi pimpinan DPRD Situbondo, namun kekuatan Partai Golkar masih diperhitungkan. Karena pada Pemilu 2024, partai berlogo pohon beringin ini mendapatkan lima kursi yang dapat membentuk fraksi sendiri.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Situbondo, Jawa Timur, Ahmad Busairi mengatakan, untuk menentukan Pimpinan DPRD Situbondo periode 2024-2029 ditentukan oleh jumlah kursi dan hasil perolehan suara terbanyak di Pemilu 2024.

Dari hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang sudah dilakukan oleh KPU Situbondo, diketahui bahwa PKB berhasil meraih suara terbanyak, disusul oleh PPP, Gerindra dan PDIP.

"Jadi karena jatah untuk pimpinan di DPRD Situbondo itu hanya empat orang, maka secara otomatis salah satu anggota DPRD dari partai PKB yang ditunjuk akan menjadi Ketua DPRD, sedangkan untuk wakilnya akan diduduki oleh satu anggota DPRD dari PPP, Gerindra dan PDIP, untuk masa bakti 2024-2029," ujarnya.

Sementara untuk Partai Golkar sendiri di periode berikutnya tidak dapat jatah pimpinan, walaupun perolehan jumlah kursinya itu sama dengan PDIP yaitu 5 kursi.

Hal tersebut, menurut Kacong, sapaan akrabnya, karena jumlah perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2024 kalah 44 suara dengan PDIP, sehingga jatah wakil pimpinan DPRD akan diisi oleh PDIP.

Walau demikian, Partai Golkar di DPRD Situbondo, masih punya jatah satu fraksi dan alat kelengkapan dewan dan badan legislatif di DPRD. Artinya walaupun tidak punya jatah pimpinan, Partai Golkar masih diperhitungkan dalam menentukan semua kebijakan di pemerintahan.

"Yang jelas dalam menentukan semua kebijakan pemerintahan masih diperhitungkan," bebernya.

Karena Partai Golkar, kata Kacong, mempunyai 5 kursi di DPRD, maka secara otomatis anggota dari fraksi Partai Golkar akan mengisi Alat Kelengkapan Dewan di masing-masing komisi dan badan legislatif.

Cuma bedanya, dia menambahkan, ketika Partai Golkar di DPRD Situbondo tidak mempunyai pimpinan, maka secara politik aspirasi yang disampaikan oleh Fraksi Golkar bisa kurang diperhatikan, bisa juga tidak. Tergantung kepekaan para anggota.

“Karena yang melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif itu bukan ketua fraksi dan komisi, tetapi para pimpinan DPRD," jelasnya.

Momentum pilkada tahun ini, pihaknya optimistis Partai Golkar masih punya peran penting dan dilirik oleh para calon untuk bisa mendukungnya. “Sedangkan siapa yang akan didukung atau Partai Golkar mau bergabung kemana, kami masih belum tahu, tergantung kondisi," tutupnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA