SUARA INDONESIA, TUBAN - Mantan Bupati Tuban, Jawa Timur periode 2011-2021, KH. Fathul Huda menegaskan tak mau terlibat dalam Pilkada 2024. Baik itu soal dukung mendukung calon Bupati maupun Wakil Bupati dari partai yang pernah mengusung dirinya.
Mantan Bupati dua periode dari PKB itu menyebut, dirinya menyerahkan seluruhnya kepada jajaran pengurus PKB Tuban saat ini untuk menentukan kandidat dalam kontestasi Pilkada 2024.
“Pilkada terserah. Kalau saya ikut (terlibat, Red) Pilkada sudah pasti menang, ikut saja sudah menang apapun hasilnya,” kata Fathul Huda usai menghadiri pembukaan Konfercab XX GP Ansor Tuban di Mah’ad Bahrul Huda pada Selasa (18/06/2024).
Fathul Huda juga menyetil PKB Tuban hingga kini tidak mampu melahirkan kader yang siap bertarung di Pilkada 2024. Menurutnya, jika tidak calon dari partai sendiri, seharusnya PKB mengambil tokoh dari luar partai.
“Yang jelas saya yakin kalau PKB mau nyalon pasti tidak akan merekomendasikan yang menjadi Tuban satu (Bupati Tuban, Red) dari partai yang kursinya di bawah PKB. Logikanya seperti itu. Kalau mau ambil dari tokoh PKB tidak ada, iya ambillah tokoh di luar partai,” ujarnya.
Soal menantunya, yakni Syafiq Syauqi atau Gus Syafiq yang diisukan bakal dicalonkan oleh PKB sebagai Bupati Tuban dalam Pilkada 2024, Ketua Idaroh Wustho Jatman Jatim ini menyampaikan bahwa ihwal itu bisa saja terwujud.
Tetapi selain Gus Syafiq, lanjut Fathul Huda, nama Ketua PCNU Tuban KH. Damanhuri dan Ketua Muslimat NU Tuban Siti Syarofah memiliki potensi sama untuk bisa diusung PKB.
“Nama-nama itu kan logis kalau sama-sama dari luar PKB,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PKB Tuban Miyadi menyebut, pernyataan KH. Fathul Huda yang tak mau terlibat dalam Pilkada 2024, justru menunjukkan sikap lepas tanggung jawabnya sebagai Mantan Bupati Tuban dua periode dari PKB.
Menurut Miyadi, secara psikologis hanya ada dua keluarga yang diperhitungkan masyarakat dalam gelaran Pilkada 2024, yakni keluarga KH. Fatkhul Huda dan Mantan Bupati Tuban 2001-2011 Haeny Relawati Rini Widyastuti yang saat ini putranya Aditya Halindra Faridzky menjabat sebagai Bupati Tuban periode 2021-2024.
“Kalau Pak Huda (KH. Fatkhul Huda, Red) menyerahkan ke orang lain, artinya Pak Huda ini tidak bertanggung jawab. Pak Huda harus bertanggung jawab, harus memberangkatkan. Kalau Pak Huda memberangkatkan dari keluarga atau yang lain, dan ada mandat dari beliaunya artinya beliau bertanggungjawab. Kalau tidak ada mandat dari beliau, berarti beliau tidak bertanggungjawab,” kata Miyadi.
Miyadi mengaku, selama ini KH. Fathul Huda hanya memberikan masukan agar PKB Tuban segara mencari sosok calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban untuk Pilkada 2024. “Kita hanya disuruh mencari, lalu yang dicari siapa. Kalau saya suruh cari kucing dikarungi iya tidak mau toh. Saya ketua partai kok,” tandasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi