SUARA INDONESIA, JOMBANG - Tahapan Pilkada 2024 terus berjalan, Bawaslu Kabupaten Jombang melakukan mitigasi pencegahan dengan memetakan potensi kerawanan yang akan terjadi di Pilkada Jombang 2024.
Pemetaan kerawanan ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang Dafid Budiyanto, didampingi komisioner Bawaslu di kantor Bawaslu Jombang, Minggu (18/08/2024).
Dafid mengatakan, Bawaslu Kabupaten Jombang membaca potensi pelanggaran di wilayah Kabupaten Jombang berdasarkan informasi mutakhir dengan basis data indeks kerawanan pemilu (IKP) 2024.
"Dengan tujuan pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 berbasis IKP dengan berbagai kerawanan isu strategis dengan melakukan mitigasi potensi kerawanan pemilihan, pemetaan kerawanan dengan melakukan identifikasi isu dan tahapan paling rawan berbasis pada data IKP 2024," terangnya.
Menurutnya, berdasarkan pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Jombang ada beberapa kerawanan pemilihan yang menjadi catatan Bawaslu Jombang diantaranya.
"Kerawanan berdasarkan dimensi penyelenggara pemilu atau pemilihan ada enam isu dan dimensi kontestasi ada dua isu kerawanan serta konteks sosial politik terdapat dua isu dan penyelenggara pemilu atau pemilihan tahun 2024 ada enam isu kerawanan," ungkapnya.
Dafid menuturkan, kerawanan dalam pelaksanaan pemungutan suara terdapat empat isu kerawanan di Kabupaten Jombang.
"Adanya penghitungan suara ulang di pemilu atau Pilkada, adanya pemungutan suara ulang di pemilu atau pilkada,adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara,adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak lengkap," paparnya.
Dia menambahkan, ada lima sub dimensi kerawanan di Pilkada Jombang. Yaitu, pelaksanaan pemungutan suara, terdapat empat isu kerawanan. Ajudikasi dan keberatan, terdapat dua isu kerawanan. Kampanye calon ada dua isu kerawanan. Penyelenggara negara, satu isu kerawanan dan keamanan.
Dari lima sub dimensi itu, memang ada beberapa kerawanan di Kabupaten Jombang. Contoh di Kecamatan Mojoagung, itu menjadi langganan banjir. Sehingga rawan bagi para calon untuk memberikan bantuan namun disisipi dengan muatan kampanye.
“Selain itu, kondisi banjir juga menjadi kerawanan saat pengiriman logistik. Karena logistik bisa rusak saat ada banjir, padahal logistik ini kan terbatas jumlahnya,” ungkapnya.
Dafid juga menekankan terkait netralitas baik TNI- Polri, pejabat pemerintahan maupun ASN. Selain itu, money politik, juga masih menjadi hal yang rawan terjadi saat Pilkada kali ini.
“Pada pemilu punya pengalaman kurang baik saat proses pungut hitung, dimana ada desa yang sempat harus pemungutan suara ulang pada saat Pemilu kemarin dan juga Pemilu yang sebelumnya. Sehingga proses pungut hitung juga akan menjadi perhatian besar kami di Pilkada ini,” pungkasnya.
Kini, Bawaslu Jombang juga telah menyiapkan lima strategi pencegahan terkait peta kerawanan tersebut. Yakni, sosialisasi kerawanan, koordinasi dengan KPU kabupaten dan stakeholder, membuat imbauan di setiap tahapan, mendirikan posko pengaduan dan melakukan patroli di setiap tahapan, serta meningkatkan kualitas SDM di setiap tingkatan. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi