SAMARINDA, Suaraindonesia.co.id - DPR RI telah mengambil keputusan penting dalam sidang paripurna terkait Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Keputusan ini memastikan bahwa revisi UU tersebut kini sah sebagai undang-undang yang mengatur perihal IKN.
Rapat paripurna ini digelar di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (03/10/2023).
Sementara persiapan terus dikebut, terutama dalam hal infrastruktur. Direktur Perencanaan Makro Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Agustomi Masik, menjelaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan IKN Nusantara tidak mengabaikan peran sektor swasta. Pada acara CEO Insight 2023-2024.
“Alhamdulillah di IKN kita susun itu semua mulai dari perencanaan makro sampai mikro, sampai detail pada pedoman perancangan perkotaan kami cukup banyak dapat masukan dari swasta," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun menyoroti pentingnya persiapan menyambut pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024.
Ia menekankan adanya berbagai tantangan yang dihadapi Kalimantan Timur, seperti persiapan infrastruktur yang mampu dan sarana pendukung. sebelum IKN beroperasi.
Samsun juga mendorong langkah-langkah strategi dalam diversifikasi ekonomi, terutama dalam sektor pertanian. "Hal ini tentu perlu keterlibatan masyarakat lokal sejak tahap awal dan mengajak seluruh pihak untuk bersiap menghadapi masa depan yang semakin dekat dengan kedatangan IKN ke wilayah tersebut," ujarnya.
"Kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat di Kalimantan Timur dianggap sebagai kunci sukses untuk menjawab tantangan yang akan datang," imbuhnya.
Dalam konteks persiapan IKN, upaya bersama ini diharapkan akan menjadikan wilayah tersebut lebih matang dan siap menghadapi perubahan besar yang akan terjadi.
"Tentunya kami berharap agar wilayah ini lebih matang dan siap menghadapi perubahan besar yang akan datang," tutupnya. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi