SUARA INDONESIA, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati soal kebijakan bantuan sosial (bansos) dalam situasi menjelang Pemilu 2024.
Karena setiap produk kebijakan publik merupakan bagian dari political interest, sehingga pemerintah perlu memperhatikan aspek politik dan operasional dalam mengembangkan kebijakan bansos.
“Penting bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa political interest pengembangan bansos untuk menjawab persoalan ancaman krisis pangan, meningkatnya kerentanan rumah tangga miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023,” kata Said di Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Dia merekomendasikan lima hal yang dapat dilakukan pemerintah terkait kebijakan bansos. Pertama, menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
Penyempurnaan DTKS hingga ke level desa dan kelurahan itu harus melibatkan partisipasi luas masyarakat. Terlebih, DTKS menjadi acuan keseluruhan dari seluruh program bansos, berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari masing masing program.
“Segera selesaikan sinkronisasi DTKS dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), sehingga kesatuan data itu menjadi penyempurnaan DTKS,” ujar politikus PDIP ini.
Kedua, menyederhanakan proses bisnis dalam setiap program penyaluran bansos dengan bertumpu pada cashless, digitalize, dan open data. Hal itu dilakukan untuk mengurangi interaksi antar pihak, menjaga akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Adapun khusus untuk bantuan beras yang dimobilisasi oleh Bulog sampai ke desa, Said menilai perlu adanya pengawasan dari banyak pihak.
Ketiga, memastikan pengemasan program bansos beras hanya ada gambar foto lambang negara atau gambar lainnya yang tidak terasosiasi dengan tafsir politik, karena pelaksanaannya menjelang Pemilu 2024.
Pemerintah perlu menunjukkan aspek teknokrasinya, bahwa program ini memang semata mata ditujukan untuk rakyat miskin menghadapi kenaikan harga kebutuhan pangan.
Keempat, bekerja sama dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM untuk melihat pola transaksi usaha, sehingga pemerintah memiliki big data tentang UMKM penerima KUR atas kecenderungan usahanya.
“Hal penting lainnya, untuk memastikan bahwa kelompok rumah tangga miskin ekstrem bisa naik kelas, bisa memiliki usaha produktif agar hidup mereka tidak terus-menerus bergantung pada bantuan bansos pemerintah,” ujar Said.
Kelima, penerima BLT El Nino adalah para penerima manfaat atas program PKH. Sehingga pemerintah harus bisa mengatur agar BLT El Nino skema penyalurannya hanya bisa digunakan untuk pembelian bahan makanan non beras.
“Dari program ini pencairannya diharapkan dapat menopang kebutuhan makanan non beras,” ujar Said.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Heri Suroyo |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi