SUARA INDONESIA, BONTANG - Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB) melakukan audensi dengan Komisi II DPRD Bontang di Ruang Rapat DPRD Bontang pada Senin (04/12/2023). Dalam audensi itu, Ketua PLBB, Ical menyampaikan keluhan soal kesulitan para supir truk dalam mendapatkan BBM jenis solar di SPBU Kota Bontang.
Meskipun telah mengambil antrean online, mereka hanya bisa mendapatkan solar setelah mengantre selama 3 hari. Situasi ini menyulitkan para pekerja yang bergantung pada pasokan BBM subsidi tersebut.
"Kami ini antre bisa sampai 3 hari. Padahal kita sudah ambil antrean secara online. Biar tertib dalam antre. Masa selangka itu BBM solar subsidi," ujar Ical di ruang rapat lantai 2 Sekretariat DPRD Kota Bontang.
Pihaknya menuding adanya permainan antara petugas SPBU dan oknum pengetab. Mereka bahkan mengklaim memiliki bukti terkait dugaan tersebut dan mendesak untuk mencegah kebocoran yang dapat merugikan mereka.
"Ini harus dicegah. Jangan sampai ada kebocoran dan kami yang dirugikan," ungkap Ical.
Menanggapi keluhan ini, Perwakilan Pertamina Patra Niaga, Irfan, menyatakan bahwa kuota solar di Bontang mencapai 40-48 kiloliter per hari, sudah sesuai dengan perhitungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Ia menegaskan bahwa setiap hari terdapat pengiriman dari Pertamina ke masing-masing SPBU.
Irfan juga menyampaikan, bahwa pengawasan selama ini telah ditingkatkan, dan pembeli solar subsidi harus menggunakan QR, Fuel Card, serta menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Ia membantah adanya kelangkaan, sementara PLBB mencurigai penyelewengan distribusi.
"Kalau kuota sudah sesuai. Pengawasan kita tingkatkan. Kalau antre selama 3 hari mungkin harus dicek. Karena tidak untuk 2 SPBU dalam kota kita antre menggunakan form online jadi memang yang stand bisa dapat solar subsidi," tutur Irfan.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Bontang selaku pimpinan rapat, Nur Salam berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan mencari akar permasalahan. Meskipun kuota tercatat mencukupi, ia mempertanyakan mengapa masih ada keluhan dari pihak PLBB yang masih kesulitan mendapatkan solar subsidi.
"Stok aman. Tapi kok ada keluhan 3 hari ini masih belum dapat solar. Ini benang kusutnya kemana," kata Nur Salam.
Dalam rapat juga dilaporkan bahwa tidak ada laporan kelangkaan kuota di Bontang, karena alokasi kuota BPH Migas untuk Solar Subsidi mencapai 17.934 kilo liter.
Hingga bulan November, realisasi kuota telah mencapai 15.792 kilo liter, meninggalkan sisa kuota sebanyak 2.142 kilo liter untuk mencapai batas tersebut hingga Desember 2023. Klaim ini menegaskan bahwa kuota yang tersedia dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi