SUARA INDONESIA, BONTANG - Anggaran beasiswa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tahun 2023 sebesar Rp 3 miliar terpaksa kembali ke kas daerah karena tidak bisa terserap 100 persen. Hanya 321 mahasiswa yang lolos seleksi, sehingga hanya terserap Rp 1,2 miliar.
Anggota DPRD Bontang Sumaryono menyesalkan hal tersebut. Menurutnya, Pemkot seharusnya bisa memaksimalkan anggaran tersebut untuk membantu pelajar yang membutuhkan.
“Ini merupakan SilPA terbesar untuk kategori beasiswa. Sayang banyak yang tidak tertampung. Padahal mahasiswa pasti membutuhkan beasiswa itu,” kata Sumaryono kepada Suaraindonesia.co.id, Jumat (8/12/2023).
Sumaryono mengaku kerap mendapat keluhan saat proses seleksi. "Semisal ada siswa yang tertolak sistem karena nilai kriteria. Padahal secara kualifikasi calon penerima itu pantas mendapatkan beasiswa karena kategori tidak mampu," ungkapnya.
“Jangan sampai nilai standar justru jadi penghalang. Dari jenis beasiswa yang ada untuk klasifikasi tidak mampu tidak menjadi ukuran,” tandas Sumaryono.
Politisi PPP ini juga berharap Pemkot bisa lebih fleksibel dan tidak memberatkan calon penerima dalam menyusun kualifikasi beasiswa.
"Sebelum membuat kualifikasi harus dilihat kriteria mendesaknya. Jangan sampai menyulitkan pendaftar. Kasihan. Sayang kan anggarannya SilPA," ujarnya.
Selain itu, Sumaryono juga menyarankan agar Pemkot membuka pendaftaran beasiswa lebih awal, yakni pada pertengahan tahun. Hal ini untuk menghindari bentrokan dengan pengumuman beasiswa Kaltim Tuntas.
"Dibuka aja dari awal atau pertengahan tahun. Kalau akhir bulan ini kan mepet betul. Terus harus koordinasi lah Pemkot dengan tim Beasiswa Kaltim Tuntas," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bontang, Jayadi Pulung mengatakan berencana menambah jumlah penerima beasiswa agar anggaran tidak SilPA. Namun, rencana tersebut terkendala dengan kebijakan yang sudah tertua dalam Surat Keputusan Wali Kota Bontang Basri Rase.
"Jadi yah SilPA. Tapi kita ini terkendala sama SK yang sudah terbit. Kalau begitu nanti usulkan kenaikan naik pada tahun 2024," kata Jayadi Pulung.
Jayadi menyebut anggaran beasiswa yang SilPA sebesar Rp 1,7 miliar merupakan jumlah yang cukup besar. Hal ini tentu menjadi kerugian bagi Pemkot Bontang. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi mahasiswa yang membutuhkan beasiswa.
Pemkot Bontang perlu melakukan evaluasi atas kegagalan penyerapan anggaran beasiswa tersebut. Evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk mencari penyebab SilPA dan untuk mencegah hal serupa terjadi di tahun-tahun mendatang. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi