SUARA INDONESIA, SURABAYA – Kinerja industri furnitur nasional menunjukkan daya saing yang kuat di pasar internasional. Meski tingkat utilisasi produksi masih berada di kisaran 60 persen, sektor ini mampu menyalurkan hingga 80 persen hasil produksinya ke pasar ekspor. Melihat potensi tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong percepatan digitalisasi dan investasi guna meningkatkan produktivitas serta memperluas pangsa pasar global.
Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kemenperin, Andi Rizaldi, mengatakan capaian ekspor tersebut menjadi indikator kuat bahwa produk furnitur Indonesia masih memiliki daya tarik tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Karena itu, pemerintah mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi digital agar kapasitas produksi yang masih tersisa dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Dengan utilisasi 60 persen saja, angka ekspornya sudah mencapai 80 persen dari total produksi domestik. Ini capaian yang luar biasa. Guna mengoptimalkan potensi ini, Kemenperin sangat mendukung langkah digitalisasi yang mulai diadopsi oleh pelaku usaha,” ujar Andi usai membuka Indowood Expo 2026 di Grand City Surabaya, Kamis (4/6/2026).
Menurut Andi, penerapan teknologi digital dalam industri furnitur akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi produksi. Kemenperin mengapresiasi kolaborasi antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) dengan platform digital Labamu yang dinilai mampu membantu pelaku usaha mengurangi tingkat kecacatan produk, menekan biaya operasional, sekaligus mempercepat proses produksi.
Selain faktor teknologi, kondisi nilai tukar rupiah juga dinilai memberikan peluang bagi industri furnitur nasional. Ketika kurs rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan, eksportir furnitur berpotensi memperoleh margin keuntungan lebih besar karena sebagian besar bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri.
“Karena bahan baku utamanya mayoritas lokal, jika mereka melakukan ekspor, otomatis margin keuntungan justru bisa meningkat saat nilai tukar dolar AS tinggi,” kata Andi.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi untuk memperkuat industri berbasis sumber daya alam. Larangan ekspor kayu bulat atau kayu gelondongan masih diberlakukan guna memastikan nilai tambah tercipta di dalam negeri. Kebijakan tersebut sekaligus mendorong investor asing membangun fasilitas manufaktur di Indonesia daripada hanya membeli bahan baku mentah.
“Kebijakan ini memaksa HIMKI dan pemerintah untuk menggiring para mitra dagang asing agar menanamkan modal dan membangun fasilitas manufaktur langsung di Indonesia,” tegasnya.
Kemenperin juga memastikan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, terus diperkuat untuk menjaga iklim usaha yang kondusif. Langkah tersebut dilakukan agar rantai pasok industri furnitur nasional tetap terjaga dan mampu mendukung target peningkatan ekspor serta investasi di sektor manufaktur berbasis kayu.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Dona Pramudya |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi