SUARA INDONESIA, BANYUWANGI - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menegaskan penanganan kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk bukan semata persoalan transportasi, melainkan menyangkut kelancaran distribusi logistik dan sektor pariwisata yang menjadi penggerak ekonomi di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Karena itu, BHS menginisiasi rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan transportasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu kemarin (11/7/2026), guna menyusun langkah percepatan pembenahan infrastruktur penyeberangan.
Dalam rapat tersebut hadir perwakilan pemerintah pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, Ketua Umum DPP Gapasdap, Ketua Umum DPP Aptrindo, serta Ketua DPD Organda Jawa Timur.
BHS mengatakan, seluruh pihak sepakat bahwa persoalan utama di lintasan Ketapang-Gilimanuk saat ini bukan kekurangan armada kapal, melainkan keterbatasan infrastruktur pelabuhan yang tidak mampu mengimbangi jumlah kapal yang tersedia.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan pembangunan dan pengembangan prasarana dermaga. Kapal sudah tersedia cukup banyak, tetapi infrastrukturnya masih belum mampu mengimbangi kapasitas armada yang ada," kata BHS.
Ia menjelaskan, hasil rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi percepatan, mulai revitalisasi dermaga ponton menjadi dermaga Moveable Bridge (MB), peningkatan kapasitas dermaga MB 1, MB 2, dan MB 3 dari 35 ton menjadi minimal 50 ton, hingga penambahan satu unit dermaga di kawasan plengsengan Ketapang beserta pasangan dermaganya di Gilimanuk.
Menurut BHS, langkah tersebut perlu segera direalisasikan agar mampu mengantisipasi lonjakan kendaraan pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru maupun Lebaran mendatang.
Ia menilai pembenahan lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada kelancaran konektivitas antarpulau.
"Jalur ini adalah akses utama menuju Bali. Kalau logistik macet, angkutan penumpang juga macet, tentu distribusi hasil industri dan sektor pariwisata ikut terganggu," ujar Politisi Partai Gerindra ini.
BHS mengingatkan, kemacetan yang terus berulang berpotensi menurunkan citra Bali sebagai destinasi wisata. Kondisi tersebut dapat memengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung karena akses menuju Pulau Dewata tidak lagi nyaman.
"Kalau kondisi ini terus terjadi tanpa antisipasi, tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Image masyarakat menuju Bali menjadi tersendat sehingga minat wisatawan dari wilayah barat bisa berkurang," katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, BHS juga menilai sistem digitalisasi pelayanan pelabuhan perlu terus dievaluasi agar tidak justru menjadi penyebab antrean kendaraan. Menurutnya, pembenahan infrastruktur fisik harus berjalan beriringan dengan penyempurnaan sistem operasional sehingga pelayanan penyeberangan menjadi lebih efektif. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi