SUARA INDONESIA, SUMENEP - Pemkab Sumenep, Jawa Timur, menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah untuk merealisasikan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ini sebagai bentuk komitmen untuk menyejahterakan masyarakat di Bumi Sumekar.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Disperkimhub Sumenep, Noer Lisal Anbiya mengatakan, total anggaran untuk program strategis tersebut mencapai Rp 2,4 miliar.
Ia melanjutkan, dari anggaran tersebut setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta, dengan rincian bahan material sebanyak Rp 17,5 juta dan pembayaran tukang Rp 2,5 juta.
Selain dana dari program yang dicanangkan Pemkab Sumenep, penerima manfaat juga akan diberi dukungan dalam bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Pemerintah Pusat.
"Meskipun BSPS dari pemerintah pusat, itu juga menjadi bentuk kepedulian Bupati Fauzi dalam mensejahterakan masyarakat," ujarnya, Selasa (13/08/2024).
Lebih jauh Noer Lisal Anbiya mengungkapkan, sejak masa kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, sudah ada 788 unit RTLH terbangun, baik di daerah daratan maupun wilayah kepulauan.
Adapun rincian per tahunnya 260 unit di tahun 2021, kemudian 176 unit pada 2022, lalu 224 unit di tahun 2023 dan 128 unit pada 2024.
"Dari tahun 2021-2023 mayoritas daratan. Kalau yang tahun ini, program tersebut merata antara daratan dan kepulauan," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan dirinya bersyukur bisa berkesempatan untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat, di masa kepemimpinannya.
Politisi PDIP itu mengaku, program RTLH juga merupakan bagian dari keseriusannya untuk mengentaskan kemiskinan di Sumenep dan mensejahterakan masyarakatnya.
Dirinya mengaku akan terus menggenjot program serupa, sehingga masyarakat yang juga membutuhkan lainnya, bisa ikut merasakan hunian yang layak untuk ditinggali.
Tak hanya itu, dirinya juga memantau langsung ke lapangan, untuk memastikan program tersebut sudah tepat sasaran.
"Ketika masyarakat bertempat tinggal di hunian yang layak, maka kehidupan dan kesejahteraannya terjamin," ungkapnya.
Selain itu, untuk tahun 2025, pihaknya telah menargetkan adanya penurunan angka kemiskinan hingga di angka 10 persen.
Diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Sumenep terus mengalami tren penurunan.
Pada tahun 2023 angka kemiskinan masih 18.70 persen, jumlah itu menurun sebanyak 0,92 persen, yang membuat angka kemiskinan di tahun 2024 hanya 18,70 persen. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi