JAWA TIMUR- Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad merasa adanya tanda-tanda kemoloran pembahasan RAPBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun 2022.
Ia mengatakan, tradisi menggedok APBD setiap 10 November seakan tak bisa dipertahankan, karena tahun lalu juga kejadian APBD disahkan 30 November.
"Alih-alih mulai merancang RAPBD Tahun 2022, evaluasi Kemendagri tentang persetujuan bersama RAPBD Tahun 2021 sampai hari ini belum sampai di DPRD," katanya, Senin (25/10/2021).
Menurutnya, hal itu karena hasil evaluasi Kemendagri atas dokumen PAPBD Tahun 2021 harus dibahas bersama antara TAPD dan Banggar DPRD, baru bisa dijalankan secara efektif.
"Melihat silang sengkarut pembahasan RAPBD selama dua tahun lebih kepemimpinan Khofifah-Emil menandakan adanya problem serius di tubuh Pemprov Jatim," ujar Ketua Gerindra Jatim itu.
Ia menganggap, problem seperti ini bisa terjadi karena sebuah kompetensi. Sehingga ia meminta Gubernur dapat menjaga orkestrasi para birokrat handal di bawah naungannya.
"Menurut saya ini 'alarm' bahaya bagi pengelolaan sistem pemerintahan daerah di sisa waktu jabatan Khofifah-Emil yang efektif hanya tersisa dua tahun," ungkapnya.
Ia menyebut, DPRD Jatim membuka diri untuk mencari solusi atas problem yang tengah dihadapi Gubernur dan TAPD.
"Kewajiban memberikan masukan itu konstitusional 'No hard feelings' Gubernur-Wakil Gubernur dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat. Kita semua bertanggung jawab kepada rakyat," tuturnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Irwan Kurnia |
Komentar & Reaksi