Aktivis PGRI Jatim Minta Plt.Kadinkes Jember Tidak 'Ngelantur'

Pemerintahan

JEMBER – Ketua Aktivis PGRI Jawa Timur Ilham Wahyudi meminta, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, tidak terkesan ngelantur menanggapi legalitas honorer nakes.

Sebagai organisasi profesi yang diminta mendampingi FHTK, Ilham mengaku merasa ada yang aneh dengan kalimat yang ditulis bersumber dari plt. Kepala Dinas Kesehatan Jember, dr. Koeshar Yudyarto.

“Saya baca di salah satu media. Ada apa di bahasa pengantar Plt.Kepala Dinas Kesehatan Jember ada kalimat Kemenhan (Kementerian Pertahanan). Kemenhan berdiri sendiri, ada apa kok dikaitkan Kementerian Pertahanan,” ucap Ilham dengan nada heran.

Ilham memandang, Plt. Kepala Dinas Kesehatan terkesan kurang menguasai materi. Sehingga, kalimat yang muncul menimbulkan multitafsir dari pembaca.

“Saya tanya sekarang, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jember ini mau berpihak apa tidak kepada honorer nakes. Saya tidak tahu itu khilaf atau salah ketik,” lugas pria yang masih kerabat dekat pimpinan KPK ini.

Aktivis ini juga meminta Plt. Dinas Kesehatan Jember, jika menafsirkan peraturan harus dibaca dengan lengkap dan dipahami secara utuh.

“Jangan hanya menafsirkan dari Perarturan Pemerintah PP. 48 Tahun 2005 setengah-setengah. Amanat Undang-undang Tenaga Kesehatan No.36 2014 pasal 27 ayat 3 juga harus dicerna dengan baik. Apabila terjadi kekosongan, pemerintah wajib menyediakan. Saya tanya lagi, lebih tinggi mana Peraturan Pemerintah dengan Undang-undang,” beber pria kelahiran Sumenep ini.

Sementara Plt.Kepala Dinas Kesehatan Jember, dr.Koeshar Yudyarto saat dikonfirmasi lewat sambungan selulernya mengatakan, apa yang dia jelaskan di salah satu media di Jember itu adalah khusus pendataan non ASN.

“Apa yang saya katakan itu kaitan dengan pendataan non ASN, cukup kepala Puskesmas. Saya hanya menjelaskan itu” terangnya.

Disinggung terkait tuntutan tenaga honorer kesehatan, terkait kesejahteraan sudah mulai ditanggapi oleh Dinas Kesehatan Jember.

“Dinas Kesehatan sudah melakukan rancana susunan kebutuhan tenaga kesehatan,” tuturnya menambahkan.

Terkait pernyataan dirinya yang menyebut masih akan konsultasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu salah maksud. “Saya pastikan, itu salah ketik ya,” tutupnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA