SUARA INDONESIA, JEMBER - Taufiqur Rahman, Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember kembali bersuara terkait kebijakan Bupati Jember yang kerap kali menjadikan guru sebagai objek percobaan.
Diakui Taufiq, dirinya sudah menghubungi berapa pengurus PGRI kabupaten/kota lain di Jawa Timur, namun kebijakan yang disertai dengan ancaman sanksi itu tidak pernah ada.
"Ya, hanya di Jember ASN yang tidak upload konten disanksi hingga dibuatkan berita acara pemeriksaan keterangan (BAPK). Ini kebijakan terkesan ngawur," katanya, Minggu (07/06/2026).
Andaipun itu ada, kata Taufiq, itu bersifat persuasif dan himbauan. Tidak ditakut-takuti dengan dengan tekanan dan ancaman sanksi.
"Baru kali ini sepajang sejarah Jember, guru ditekan sedemikian rupa. Kemaren, disuruh medata. Sekarang, diwajibkan menyebarkan konten. Berikutnya apalagi,," sebutnya.
Dari beberapa guru yang melakukan pengaduan ke PGRI Jember kata Taufiq, mayoritas mengalami ketakutan.
"Mereka takut berimbas kepada karir. Apalagi P3K paruh waktu. Sudah gajinya tidak seberapa, masih harus menghadapi seperti itu. Sekali lagi, ini diluar kepatutan," imbuhnya.
Aktivis pendidikan ini juga khawatir, BAP yang sudah ditandatangani suatu saat akan dijadikan alat tekan oleh pihak tertentu untuk menghambat karir guru.
"Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sanksi itu menghantui para pendidik kita. Kami sangat kecewa dengan kebijakan ini. Sangat kecewa," keluhnya.
Sementara Bupati Jember Gus Fawait, dalam unggahan akun tiktoknya menyampaikan, kalau dirinya tidak menyuruh ASN untuk melakukan itu.
"Saya perlu meluruskan saya tidak minta ASN. Hanya meminta bagaimana masyarakatnya ikut bangga, salah satu wujud kebanggaannya untuk mempromosikan Kabupaten Jember terkait wisata-wisatanya dan atau mempublikasi program-program yang ada di Kabupaten Jember," katanya dalam unggahannya.
Menurutnya, terkait kritikan dan masukan itu adalah hal yang biasa. Namun karena ada semacam opini yang membelokkan sehingga dirinya perlu meluruskan.
"Permintaan Pemkab Jember pada hari Jumat untuk mengupload kegiatan Pemkab bukan demi mempromosikan Bupati. Itu saya tersenyum saja. Lucu ya, karena pilkada sudah selesai dan pilkada masih lama," cetusnya.
Perlu diketahui, sanksi yang diterapkan oleh Pemkab Jember selain kepada guru, juga menyasar tenaga kesehatan dan sejumlah pejabat (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi