CILACAP - Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menerima sertifikat redistribusi tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sertifikat tersebut diberikan kepada warga yang menempati tanah, namun milik Yayasan Sosial Kematian Dharma Mulia.
Konflik tersebut sudah terjadi selama puluhan tahun sejak 1979 dan berhasil diselesaikan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Cilacap melalui program redistribusi tanah.
Penyerahan sertifikat redistribusi tanah tersebut kemudian dilaksanakan di area bekas makam Bong China, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Jumat (3/2/2023).
Dalam kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto berkesempatan menyerahkan 288 sertifikat redistribusi tanah gratis tersebut kepada warga.
Diketahui, warga penerima sertifikat tersebut menempati tanah mandiri yang berada di 3 lokasi berbeda yaitu di Tanah Bong China, Kali Angin di Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi dan Desa Rawajaya, Kecamatan Bantasari.
Kemudian di Tanah Makam Bong China, Donan di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah.
"Warga masyarakat ini sudah mengharapkan dari tahun 1972 dan kami sangat bersyukur dari Yayasan Sosial Kematian Dharma Mulia telah menyerahkan kepada masyarakat untuk redistribusi tanah," ungkap Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto kepada wartawan.
Ia menambahkan, dengan kepemilikan sertifikat redistribusi tanah tersebut, warga masyarakat kini memiliki kepastian hukum atas tanahnya.
"Sertifikat ini dapat dimanfaatkan sebagai agunan atau jaminan hutang ke bank dan uangnya digunakan untuk kegiatan ekonomi, sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.
Hadi juga menyampaikan, bahwa pihaknya telah menyerahkan sertifikat redistribusi tanah kepada masyarakat sebanyak 300 persen dari target 600.000 hektare tanah.
"Oleh sebab itu, kita dari Kementerian ATR/BPN akan mencari lagi tempat-tempat lain yang bisa kita redistribusikan kembali," ucap mantan Panglima TNI tersebut.
Lebih lanjut, pihaknya juga berencana akan menyelesaikan permasalahan tanah di 28.843 Desa yang berada di kawasan hutan.
"Ini yang terus kita upayakan bekerjasama dengan Kementerian LHK agar bisa diredistribusikan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tersebut," kata Hadi.
Sehingga, nantinya, lanjut dia, mereka memiliki kepastian hukum dan sah atas kepemilikan tanah tersebut karena telah bersertifikat.
Di sela-sela kesempatannya, Hadi berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan tinggalan budaya tersebut.
"Kalau saya lihat lingkungan yang ada disini sudah tertata rapi seperti konsolidasi tanah yang kita lakukan. Dan yang terpenting masyarakat dapat menjaga agar tidak terjebak oleh rayuan-rayuan mafia tanah," ujarnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi