SUARA INDONESIA

Miris, Gaji Nakes di Jember Kalah Sama Tukang Sapu

Magang - 08 February 2023 | 06:02 - Dibaca 4.52k kali
Peristiwa Daerah Miris, Gaji Nakes di Jember Kalah Sama Tukang Sapu
Tutik Winarsih Honorer Nakes Kabupaten Jember yang bergaji Rp. 300 ribu per-bulan (Foto: Imam/Suaraindonesia.co.id)

JEMBER – Gaji honorer tenaga kesehatan (nakes) Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih kalah jauh dengan tukang sapu di sekolah. 

Informasi itu disampaikan oleh Aktivis Pendidikan PGRI Jawa Timur, Ilham Wahyudi saat pertemuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dalam diskusi publik di Balai Desa Lembengen, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Minggu (05/02/2023) kemarin.

“Hanya di Jember kami temukan orang yang sudah mengabdi puluhah tahu, gajinya masih kalah jauh dengan tukang sapu di sekolah saya,” terang Ilham menjelasaskan diikuti teriakan riuh peserta diskusi.

Di hadapan Kepala BKPSDM dan Plt. Dinas Kesehatan Jember, ia katakan sampai saat ini tukang sapu di tempatnya sudah bergaji hampir Rp 2 juta setiap bulannya.

“Hebatnya lagi, mereka sudah ber SK Bupati. Sementara nakes, lulusan sekllah tinggi yang bekerja dan mengabdi puluhan tahun masih bergaji Rp300 ribu saja setiap bulan. Itupun status mereka kurang jelas,  Ini sangat miris sekali,” herannya.

Ilham memastikan, pihak FH PGRI Jawa Timur siap mendukung para nakes untuk memperjuangkan segala haknya untuk bisa mendapatkan SK Bupati.

“Siap mendukung. Kalau perlu kita bisa turun ke jalan bersama dan demo. Karena bangsa sehat itu harus cerdas, kalau cerdas harus sehat,” sebutnya.

Pernyataan senada disampaikan salah seorang honorer nakes Puskesmas di Kabupaten Jember Tutik Winarsih, Ia membenarkan jika gajinya hanya Rp 300 ribu per-bulan.

“Ya benar. Saya sudah mengabdi 31 tahun lamanya, upah saya masih 300 ribu per-bulan sampai sekarang. Yang membuat kami bertahan, karena kami niati ibadah,” katanya pada wartawan.

Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Jember, Sukowinarno menyebut akan siap menyampaikan segala keluh kesah para honorer nakes.

“Akan kita pelajari landasan hukumnya, tentu akan disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan serta kemampuan APBD,” tuturnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Magang
Editor : Lutfi Hidayat

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya