BANYUWANGI - Menanggapi keluhan petani karena kesulitan mendapatkan pupuk subsidi pada musim tanam. DPRD Banyuwangi mengatakan kelangkaan pupuk ini tidak hanya terjadi di Banyuwangi, tetapi juga menerpa berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Ruliyono Wakil Ketua III DPRD Banyuwangi, pihak yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan ini adalah pemerintah pusat. Karena jatah pupuk subsidi tiap daerah dipangkas hingga 50%.
"Kementerian Pertanian tidak tanggap. Dari pengurangan itu yang menyebabkan diberbagai daerah termasuk Banyuwangi ini kekurangan pupuk," ujar Ruli kepada Suara Indonesia, Selasa (6/10/2020).
Katanya, sinkronisasi dalam pemerintahan pusat ini sangat diperlukan. Sehingga program presiden untuk memajukan ketahanan pangan bisa terlaksana.
"Kan seharusnya nyambung. Masak sekelas pupuk saja negara tidak bisa mencukupi," ucapnya.
Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi ini menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memahami kebutuhan pupuk di setiap daerah.
"Kalau sampai berkurang kan bagaimana, kita mau swasembada pangan bagaimana, apa yang diharapkan kalau begitu. Ini sangat mengecewakan," keluhnya.
Ruli menerangkan pada saat pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) yang dilaksanakan bulan lalu persoalan pupuk juga menjadi topik yang sempat diperbincangkan. "Akan tetapi tetap kewenangannya kan berada di pusat," kata Ruli.
Sementara, upaya yang akan dilakukan DPRD Banyuwangi akan menyarankan masalah tersebut ke DPR RI agar penyaluran pupuk subsidi tersebut dapat disalurkan kembali seperti semula.
"Saya akan mengupayakan bersama Komisi II untuk bersama-sama ke DPR-RI, pemerintah pusat, dan menanyakan langsung ke Kementerian," pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi