BONDOWOSO,suraindonesia.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso menggelar rapat pembahasan Kemendagri Nomor 4 Tahun 2023 terkait usulan PJ Bupati.
Rapat tersebut diikuti oleh unsur pimpinan dan pimpinan fraksi di DPRD Bondowoso.
Masing-masing fraksi diberi waktu hingga Kamis 20 Juli 2023 untuk mengusulkan nama-nama Pj Bupati.
Demikian disampaikan Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso kepada media, Senin sore (17/07/2023).
Lebih lanjut Ahmad Dhafir mengungkapkan, usulan Bupati Pj ke Kementerian Dalam Negeri harus disampaikan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati definitif.
“Paling lambat tanggal 24 Agustus 2023, sesuai instruksi Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2023, sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati,” imbuhnya.
Ketua DPRD Bondowoso mengatakan, masing-masing fraksi mengusulkan maksimal 3 nama yang akan diajukan fraksi paling lambat Kamis .
katanya, jika nanti usulan dari fraksi lebih dari tiga nama, maka akan dilakukan musyawarah mufakat, meski mekanismenya tidak diatur di Kementerian DalamNegeri.
“Keputusan tentang siapa itu tentu saja melalui musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan proses voting,” tambahnya.
Dia mengatakan, DPRD hanya berwenang mengusulkan. Tapi yang mengangkat Pj Bupati adalah Menteri Dalam Negeri.
Ketua DPRD Bondowoso juga mengungkapkan, saat ini PDIP sudah mengajukan 3 nama, PKB 3 nama, jika 3 nama yang diajukan ada kesamaan nama dengan orang yang sama yang diusulkan, maka tidak ada masalah. Namun, jika nama yang diajukan berbeda, maka jumlah yang diusulkan adalah 9 nama, maka tentu akan ada musyawarah mufakat.
“PKB dan PDIP sudah mengusulkan nama Pj Bupati, salah satu nama Pj Bupati yang diajukan PKB adalah lulusan S2 dan S3-nya di Jepang. Kami masih menunggu nama-nama yang diajukan pihak lain, 6 fraksi ini kami undang untuk mengusulkan nama Pj Bupati sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023," ujarnya.
Ia menjelaskan, syaratnya antara lain sudah Eselon 2A, rekam jejak 3 tahun terakhir, nama yang diajukan Bupati Pj tidak boleh pernah disanksi oleh KASN, di manapun ia bekerja sebagai ASN, karena itu adalah bagian dari syarat yang diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.
Ia mengatakan, setiap fraksi diberi kesempatan untuk mengusulkan 3 nama. Karena anggota DPRD tidak bertanggung jawab kepada pimpinan DPR, melainkan kepada pimpinan fraksinya masing-masing.
“Kalau fraksi tidak mengusulkan calon Bupati Pj, kami hormati, saat mengusulkan nama Pj Bupati ya akan kami proses. Jelas di aturan Kemendagri bukan pimpinan DPRD yang akan mengusulkan, tapi melalui Ketua DPRD,” ujarnya.
Ketua DPRD Bondowoso melanjutkan, tentunya nanti harapan yang diajukan Bupati Pj saat dilantik Kementerian Dalam Negeri bisa melanjutkan percepatan pembangunan di Bondowoso.
“Kita tahu Unesco akan memberikan bondowoso recognition charter berupa UNESCO Global Geopark. Tentunya harapannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, berdampak pada pertumbuhan ekonomi, berdampak pada percepatan pembangunan di Bondowoso, sehingga siapapun yang menjadi Pj Bupati Bondowoso bisa mewujudkan itu semua,” ujarnya.
Yang tidak kalah pentingnya, ia berharap Pj Bupati Bondowoso dapat berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, dapat.
Dapat menciptakan situasi yang harmonis, kondusif di lingkungan pemerintah daerah, sinergi antara Forkopimda, membangun keharmonisan antar pengabdi masyarakat, serta antar pimpinan OPD baik satu sama lain, sehingga fokus melayani masyarakat Bondowoso pada umumnya. Lebih dari itu pula, berorientasi pada percepatan pelayanan pembangunan ekonomi Bondowoso.
“Kita sudah tahu dan sering disuarakan oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso terkait masalah infrastruktur, baik jalan dan sebagainya. Walaupun jabatannya hanya satu tahun setengah, diharapkan sudah bisa bekerja maksimal untuk masa depan percepatan pembangunan di Bondowoso,” pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Irqam |
Komentar & Reaksi