SUARA INDONESIA,SUMENEP- Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Sumenep memberikan jawaban terkait kemungkinan pihaknya membangun koalisi bareng Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Ketua DPD NasDem Sumenep Moh Hosni menjelaskan, dengan adanya keputusan Mahkama Konstitusi (MK) terkait ketentuan pencalonan kepala daerah, maka eskalasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah telah berubah.
Hosni mengaku, sebelum ini pihaknya telah mengusulkan sejumlah nama ke DPP NasDem, diantaranya Ki Fikri, Ki Unais dan beberapa kader terbaiknya untuk dipertimbangkan sebagai calon yang akan diusung di Pilkada Sumenep 2024. Namun, terkait hal tersebut, pihaknya masih menunggu keputusan dari DPP.
“Dengan adanya keputusan MK yang baru, maka eskalasi politik baik nasional dan daerah ini berubah. Sudah mengusulkan beberapa nama, tapi memang tidak dipublikasikan karena masih dipertimbangkan oleh DPP,” ungkapnya kepada suaraindonesia.co.id, Rabu (21/08/2024).
Pasalnya, kata dia dengan adanya putusan MK yang baru dan perubahan eskalasi politik, maka bisa saja nantinya NasDem akan mengusung calon bupati dari kader-kader terbaiknya atau bergabung dengan calon lain, termasuk Ki Ali Fikri dari PPP.
Kendati tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai politik manapun, akan tetapi Partai besutan Surya Paloh itu mematok, siapapun yang ingin bergabung, maka kader Nasdem juga harus maju di Pilkada 2024.
“Bisa saja, siapapun bisa saja. Asalkan, yang jelas, NasDem mematok, siapapun yang bergabung, yang jelas, kader NasDem juga harus maju disitu,” tutupnya.
Seperti diketahui, Pilkada sumenep 2024 mendapatkan sorotan yang cukup intens dari sejumlah kalangan. Pasangan Achmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim yang telah mengantongi rekomendasi dari enam parpol, digadang-gadang bakal jadi calon tunggal dan menghadapi lumbung kosong.
Pasalnya, santer beredar kabar meski telah mengantongi surat tugas dari DPP PPP Ali Fikri masih belum kesulitan untuk maju di Pilkada 2024, karena jumlah kursi yang tidak mencukupi target, tanpa membangun koalisi dengan partai lain.
Namun, dengan adanya putusan MK dalam perkara nomor 60/PUU-XXII/2024, yang membolehkan parpol nonparlemen mengusung pasangan calon dan syarat pengusungan pasangan calon yakni partai memperoleh 7,5 persen suara pada Pileg 2024.
Dengan begitu, PPP Sumenep memiliki peluang untuk mengusung pasangan calon sendiri tanpa koalisi, mengingat suara PPP Sumenep di pileg lalu melampaui 7,5 persen.
Hingga berita ini diterbitkan, Suaraindonesia.co.id telah berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Ketua DPC PPP Sumenep Ali Fikri, namun masih belum ada respons apapun. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi