SUARA INDONESIA, PROBOLINGGO - Nasib tenaga honorer Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo yang mencapai 1.872 orang masih menggantung.
Hal itu terjadi lantaran pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, Pemkot Probolinggo hanya membuka peluang bagi 121 orang saja.
Permasalahan serapan tenaga honorer Pemkot Probolinggo ini pun sempat disorot Badan Anggaran (Banggar) DPRD saat pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun 2024, pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu.
Menyikapi hal tersebut, calon Walikota Probolinggo Dokter Aminuddin menyebut masalah itu sebuah ironi. Sebab, menurutnya para tenaga honorer telah mengabdi untuk Kota Probolinggo selama bertahun-tahun, bahkan juga ada yang lebih dari 10 tahun masa kerja namun nasib mereka tak kunjung jelas statusnya.
Dokter Aminuddin mengatakan, tentu hal ini perlu langkah strategis dan cepat. "Gak main-main jumlahnya lebih dari 1.700 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Dari jumlah itu, hanya 121 orang yang dipastikan bisa diangkat menjadi PPPK pada tahun 2024," ungkapnya, Rabu (2/10/2024).
"Melihat kondisi demikian, saya dan Mbak Ina Buchori berkomitmen dalam 12 program prioritas amanah yang kami tawarkan, salah satunya menjamin tenga honorer menjadi PPPK. Kami targetkan dua tahun paska menjabat semua tenaga honorer statusnya sudah jelas," imbuhnya.
Dokter Aminuddin menambahkan, kuncinya komunikasi, kolaborasi dan penataan anggaran yang cermat termasuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo.
Selain tenaga honorer, calon Walikota Probolinggo nomor urut 3 ini, juga menjamin peningkatan honor guru ngaji dan guru sekolah mingguan, kader posyandu, linmas, hingga RT/RW se-Kota Probolinggo.
"Karena merekalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, jangan sampai nasibnya justru tidak diperhatikan," pungkasnya.
Salah seorang tenaga honorer Pemkot Probolinggo yang namanya enggan disebut, mengatakan bahwa ia telah mengabdi selama 14 tahun.
Seleksi PPPK tahun 2023 dirinya juga ikut serta mendaftar. Sayangnya tidak lulus tes karena sangat ketatnya persaingan dengan peserta lain yang jumlahnya lebih dari seribu orang.
Selain minimnya kuota, formasi kerja dan kualifikasi pendidikan juga menjadi masalah lain bagi para tenaga honorer, khususnya yang berijasah SMA sederajat.
Ia berharap ada perhatian dari para calon Walikota Probolinggo yang saat ini sedang berkontestasi dalam Pilwali. Pemerintahan berikutnya diharapkan dapat memaksimalkan kuota dan lebih menjamin nasib tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lutfi Hidayat |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi