SUARA INDONESIA, MALANG - Suasana Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Senin (27/7/2026) terasa berbeda dari biasanya. Ruangan yang kerap menjadi saksi bisu perdebatan regulasi itu mendadak riuh oleh energi muda.
Lebih dari 400 pasang mata terdiri dari mahasiswa, pemuda, jurnalis, akademisi, hingga tokoh masyarakat berkumpul bukan untuk berdemonstrasi, melainkan untuk meretas ingatan kolektif bangsa yang mulai mengabur.
Hari itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang menggelar puncak peringatan peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) lewat diskusi publik bertajuk "Meretas Jalan Demokrasi".
Sehari sebelumnya, Minggu (26/7/2026), kekusyukan khotmil Quran dan syahdunya malam renungan telah lebih dulu melantunkan doa. Sebuah penghormatan bagi mereka yang darahnya mengalir demi tegaknya hak-hak sipil 30 tahun silam.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, Kudatuli bukanlah sekadar lembar usang dalam buku sejarah orde baru. Peristiwa itu adalah alarm pengingat yang arusnya harus terus dialirkan agar nadi demokrasi tidak berhenti berdenyut.
Sekretaris DPC sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, berdiri di mimbar dengan tatapan tajam.
Baginya, Kudatuli mengajarkan satu hal mutlak: ketika ruang demokrasi dipersempit, rakyat kecil tidak akan tinggal diam. Mereka akan selalu menemukan keberanian untuk melawan.
"Kudatuli mengandung pelajaran berharga. Peristiwa itu mengingatkan bahwa demokrasi bukan lahir dari kemewahan, tetapi rakyat kecil pernah melawan. Sesuatu yang harus terus diperjuangkan dan dijaga bersama," ujar Abdul Qodir, memecah keheningan ruangan.
Di tengah kecenderungan kekuasaan yang kerap alergi terhadap suara sumbang, Abdul Qodir justru melempar manifesto yang kontras. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang sehat tidak boleh berjalan memunggungi rakyat. Kritik publik bukan musuh, melainkan penyeimbang.
"Bagi kami, kritik adalah vitamin demokrasi," tegasnya disambut riuh tepuk tangan. "Kritik yang konstruktif menjadi bahan evaluasi agar fungsi legislatif dapat berjalan, memastikan setiap perencanaan dan program pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat."
Namun, tantangan demokrasi hari ini telah berubah corak. Jika dulu musuh demokrasi adalah moncong senjata dan represi aparat, hari ini musuhnya jauh lebih kasat mata: kenyamanan tiruan di ruang digital.
Hal ini dibedah tuntas oleh Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, yang hadir sebagai narasumber bersama Praktisi Budaya, Dr. Agung Suprojo.
Suko Widodo memotret sebuah realitas pahit di mana generasi muda saat ini perlahan mengalami pelemahan daya kritis akibat distraksi teknologi dan pragmatisme akut. Hilangnya idealisme anak muda, menurut Suko, adalah ancaman eksistensial paling serius bagi masa depan bangsa.
"Setiap upaya merampas idealisme adalah bentuk penjajahan," papar Suko Widodo retoris. "Ketika generasi muda dibuat terlalu nyaman hingga kehilangan kepedulian terhadap persoalan sosial, maka di saat itulah demokrasi kehilangan penjaganya."
Suko tidak ingin para mahasiswa yang hadir hanya menjadi "aktivis jempol" yang garang di media sosial tetapi buta terhadap realitas sekitar. Demokrasi, baginya, harus mewujud dalam tindakan konkret di dunia nyata.
"Jangan hanya melihat persoalan besar di media sosial. Demokrasi harus dimulai dari kemampuan melihat dan merasakan persoalan rakyat di sekitar kita," pungkasnya menitipkan pesan mendalam.
Pesan dari Ruang Paripurna itu jelas: menjaga demokrasi tetap bernyawa bukan lagi soal turun ke jalan menghindari peluru, melainkan merawat idealisme, membuka ruang bagi kritik, dan menolak untuk menjadi acuh. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Aditya Mahatva Yodha |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi