SUARA INDONESIA, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin menyoroti perihal pengentasan kemiskinan yang masih menjadi masalah serius di Benua Etam. Dalam wawancara eksklusif, Salehuddin membahas beragam instrumen dan pendekatan yang harus diterapkan untuk mengurangi dampak kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat Kalimantan Timur.
Menurut Politisi Golkar ini, kemiskinan adalah masalah multifaset yang memerlukan pendekatan komprehensif. Salah satu aspek yang sangat penting adalah perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda).
Dalam konteks itu, Salehuddin menyatakan bahwa meskipun mungkin sulit untuk sepenuhnya menghapuskan kemiskinan, upaya harus difokuskan pada cara mengurangi dan menurunkan tingkat kemiskinan.
"Meskipun mungkin sulit untuk menghapuskan kemiskinan sepenuhnya, upaya harus difokuskan pada cara mengurangi dan menurunkan tingkat kemiskinan," ungkap politisi Golkar ini, Rabu (08/11/2023).
Ia menyebut, daya saing Kaltim juga menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi kemiskinan. Salehuddin menyadari bahwa daerah ini masih memiliki tingkat daya saing yang rendah jika dibandingkan dengan daerah lain.
"Oleh karena itu, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang sangat penting. Hal ini melibatkan peningkatan kualifikasi pekerja dan pembinaan SDM," terangnya.
"Pemerintah provinsi juga memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas dan peluang bagi pembinaan SDM serta kerja sama dengan dunia usaha," lanjutnya.
Salehuddin menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, terutama dalam sektor tambang, migas, dan perkebunan, untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Kalimantan Timur.
Masalah kemiskinan juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan. "Sebagian besar angka kemiskinan di Kalimantan Timur disumbang oleh penduduk urban yang mencari nasib di beberapa kabupaten dan kota. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian untuk menyepakati indikator kemiskinan yang sesuai dengan konteks Kalimantan Timur," paparnya.
Salehuddin juga membahas isu penggunaan indikator sanitasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianggap tidak adil. Hal ini terutama berpengaruh pada desa-desa yang hidup di atas air, yang diidentifikasi sebagai miskin berdasarkan kriteria sanitasi, meskipun secara ekonomi mereka memiliki tabungan dan pendidikan yang layak.
Untuk mengentaskan kemiskinan, Salehuddin mendorong partisipasi berbagai pihak, termasuk ribuan perusahaan di Kalimantan Timur, untuk berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. "Tentunya dengan melibatkan stakeholder dari perusahaan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah langkah positif yang telah diambil pemerintah provinsi, seperti dalam program bedah rumah yang melibatkan perusahaan-perusahaan di daerah ini," ujarnya.
"Melalui upaya kolaboratif seperti ini, diharapkan bahwa Kalimantan Timur dapat mengatasi masalah kemiskinan dan membantu meningkatkan kesejahteraan penduduknya," tutupnya.
Dengan berbagai langkah ini, Salehuddin dan para pemangku kepentingan berharap dapat membuka jalan menuju peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Timur dan mengurangi beban kemiskinan yang masih dihadapi oleh sebagian besar penduduknya. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi