SUARA INDONESIA, SITUBONDO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menyelenggarakan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2023.
Pelaksanaan Rapat Paripurna yang dilaksanakan secara terbuka ini, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Lantai II DPRD Kabupaten situbondo, Kamis (28/3/2024).
Ketua DPRD Situbondo Edi Wahyudi mengatakan, penyerahan LKPJ tahun anggaran 2023 disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan ketentuan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Selanjutnya DPRD Situbondo mempunyai kesempatan untuk melakukan pembahasan satu bulan sejak diterimanya LKPJ tahun 2023," ujarnya.
Setelah ini, kata Edi sapaan akrab Edi Wahyudi pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan pembahasan bersama seluruh alat kelengkapan dewan yang ada di DPRD Situbondo.
Edi berharap setiap kegiatan Rapat Paripurna terdapat kerjasama yang baik dan saling menghargai antara eksekutif dan legislatif. "Sehingga Rapat Paripurna yang sudah direncanakan ini tidak selalu molor atau sesuai waktu yang sudah ditentukan," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo H. Karna Suswandi mengatakan, LKPJ tahun anggaran 2023 merupakan gambaran komitmen nyata Pemerintah untuk selalu menghadirkan Situbondo yang BERJAYA (Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya).
"Melalui penjabaran RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026 dengan 7 indikator kinerja utama pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan, gini rasio, indeks kesalehan sosial, indeks kepuasan layanan infrastruktur dan indeks reformasi birokrasi," paparnya.
Lebih lanjut, kata Bung Karna sapaan akrab Bupati Situbondo ini, untuk capaian dari ketujuh indikator ini dari tahun ketahun semakin membaik dan menunjukkan trend positif.
"Terkait adanya persentase kenaikan angka kemiskinan, karena pemerintah Situbondo saat ini lebih fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan alhamdulillah berhasil, yaitu yang semula mencapai 0,87 persen sekarang sudah turun menjadi 0,36 persen," bebernya.
"Kenapa kita ini fokus pada penurunan kemiskinan ekstrem, karena pada kemiskinan ekstrem itu ada insentif fiskalnya. Sementara target dari Pemerintah Pusat untuk kemiskinan ekstrem kalau tidak salah, di akhir tahun ini harus sudah 0, sedangkan kita saat ini masih diangka 0,36 persen," ungkapnya.
Oleh karena itu, langkah Pemerintah Daerah untuk menuntaskan angka kemiskinan ekstrem tersebut, lanjut Bupati selain harus bekerja keras, ada beberapa hal yang harus dilakukan. "Salah satunya dengan cara memberikan batuan kepada masyarakat seperti Barulah (bangun rumah layak huni), jambanisasi dan berbagai kegiatan sosial lain yang dapat memacu kemiskinan ektrem ini bisa dituntaskan," katanya.
"Kalau kita ada kemauan dan mau berusaha secara bersama sama, Insya Allah pada akhir tahun ini target kemiskinan ekstrem di Situbondo benar benar tercapai atau benar benar nol," pungkasnya. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi