SUARA INDONESIA, PASURUAN - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin belum lama ini memberikan anugerah Paritrana Award kepada 12 Provinsi, 11 Kabupaten/Kota, 3 Desa, serta 13 pelaku usaha yang dinilai sukses mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bertempat di Plaza BPJAMSOSTEK, Kuningan, Jakarta, penganugerahan Paritrana Award tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah mengakselerasi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja Indonesia secara menyeluruh.
Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf menegaskan, pemerintah tengah bergerak untuk meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pihaknya berharap pada tahun 2045, 99,5 persen pekerja di Indonesia telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya,” ungkap Wapres.
Wapres juga menginstruksikan pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa/kelurahan untuk berperan aktif memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program Jamsostek.
Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah mendorong optimalisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2022.
“Paritrana Award ini diberikan kepada mereka yang telah bersungguh-sungguh menunaikan tugas dan kewajibannya terhadap para pekerja di lingkungannya masing-masing. Dan ini suatu langkah yang bagus dari BPJS Ketenagakerjaan bersama kementerian terkait," kata Muhadjir.
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, hingga saat ini, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 39,2 juta pekerja atau meningkat 49,34 persen sejak awal Paritrana Award digelar.
"Hal ini menunjukkan bahwa berkat komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh pihak mampu mendorong terciptanya kesejahteraan bagi para pekerja," kata Anggoro.
"Angka tersebut memang masih jauh dari jumlah penduduk bekerja Indonesia yang dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni sejumlah 101 juta pekerja. Dan dari total jumlah pekerja yang terlindungi itu terdapat 2,81 juta pekerja rentan,” tambahnya.
“Pekerja rentan merupakan pekerja yang sangat membutuhkan perlindungan, karena kerawanan ia dan keluarganya akan terjatuh dalam kemiskinan ekstrem. Karena itu saya mengajak kita semua dari Pemerintah Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa bersama-sama mengupayakan perlindungan bagi pekerja rentan,” imbuhnya.
Sementara itu, dari sisi manfaat, sepanjang tahun 2023 hingga Agustus 2024 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat sebesar Rp 90 triliun kepada 7,3 juta peserta/ahli waris yang terdiri dari 5 program jaminan sosial, yang di dalamnya termasuk manfaat beasiswa kepada 160 ribu anak peserta dengan total nilai Rp 663 miliar.
Dari tahun ke tahun jumlah tersebut juga terus mengalami peningkatan. Dengan demikian berarti semakin banyak pekerja yang telah merasakan manfaat perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Disampaikan pula, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan turut berkembang seiring bertambahnya jumlah peserta. Jumlahnya kini menyentuh Rp 767,23 triliun. Besarnya dana yang dikelola membuat BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk bisa memberikan pengembangan yang optimal namun dengan risiko yang tetap terukur.
Menutup keterangannya, Anggoro memberikan apresiasi kepada para penerima dan mengajak seluruhnya untuk terus berkolaborasi lebih baik lagi, agar para pekerja Indonesia bisa Kerja Keras Bebas Cemas.
"Kami menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penerima penghargaan Paritrana Award. Semua upaya kita pada akhirnya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja baik pekerja untuk mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Indonesia Emas 2045,” kata Anggoro.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan Trioki Susanto menyampaikan, dari catatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan total ada 241.822 tenaga kerja sektor penerima upah (PU) yang terdaftar sebagai peserta. Mereka, 208.063 penduduk Kabupaten Pasuruan dan 33.759 warga Kota Pasuruan.
Bila diprosentasekan, Universal Coverage (UC) di Kota Pasuruan mencapai 38,9 persen. Selain itu untuk UC PU (Penerima Upah) sebesar 52,4 persen, pekerja bukan penerima upah (BPU) sebanyak 10,9 persen, dan Jakon (Jasa Kontruksi) sebesar 39,6 persen.
Sedangkan untuk di Kabupaten Pasuruan, UC-nya baru sebesar 29,6 persen. Prosentase untuk PU sebesar 48,6 persen, Pekerja BPU 8,1 persen, dan Jakon 30,8 persen.
Oleh karena itu, lanjut Trioki, pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi dengan stakeholder terkait untuk memastikan setiap pekerja terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Pasuruan guna mendukung terciptanya perlindungan secara menyeluruh (universal coverage). (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi