SUARA INDONESIA, JOMBANG - DPRD Kabupaten Jombang mengadakan rapat paripurna dengan jajaran di lingkungan pemkab Jombang. Dimana seluruh Farksi DPRD Jombang memberikan sejumlah masukan dan catatan, terkait dengan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) 2025.
Hal itu disampaikan pada saat sidang paripurna pandangan umum (PU) Fraksi yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jombang, Kamis (31/10/2024) kemarin.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, dihadiri Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, jajaran Forkopimda, seluruh anggota DPRD dan kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang.
Fraksi Golkar yang disampaikan Maya Novita mengatakan, dengan penganggaran kontruksi jalan sebesar Rp 52.639.647.537,00 akan lebih dapat bermanfaat untuk kelancaran transportasi terkait pengangkutan hasil-hasil pertanian, dan kegunaan jalan lainnya yang sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama wilayah yang masih belum terbangun sarana jalannya.
"Transportasi dari desa ke kota demikian sebaliknya dari kota ke desa sangat diharapkan adanya jalan yang baik dan mulus serta beraspal sebagai prasarana transportasi kegiatan usaha semakin bagus jalannya,” kata Novita.
Fraksi PKB yang disamapiakan Anas Burhani menyampaikan, APBD Kabupaten Jombang tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 490.712.423.672,- dari Rp 3,29 triliun sebesar Rp 2,440 triliun. FPKB mengamati jumlah Pendapatan daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp 370.692.320.726.53,-.
“Dari angka tersebut, FPKB FPKB ingin tahu apa yang menjadi Faktor kendala menurunnya APBD Jombang Tahun Anggaran 2025,” tegas Anas.
Frkasi PKS-Nasdem yang disampaikan M Sa’id membahas terkait mempertanyakan target pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, karena pendapatan daerah adalah target yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya dengan mempertimbangkan potensi pendapatan.
Prediksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 dan realisasi yang dapat dicapai tahun sebelumnya. Dengan Pendapatan asli daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 745.549.706.14,-, jika dibandingkan dari pendapatan asli daerah tahun 2022 mengalami kenaikan. Dengan kondisi Pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa diprediksi mengalami stagnasi atau bahkan turun karena kenaikan harga BBM.
“Fraksi PKS Nasdem mempertanyakan langkah optimalisasi mencapai target tersebut, mengingat pembahasan APBD tahun sebelumnya pada saat perubahan anggaran proyeksi PAD Mengalami penurunan,” ungkap Sa'id.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, pembahasan R-APBD masih panjang. Sebelumnya komisi-komisi juga sudah melakukan komisioning dengan OPD sesuai dengan leading sektor.
"Untuk agenda berikutnya rapat paripurna Jawaban Bupati Jombang terhadap PU fraksi,” beber Hadi.
Saat ini, Hadi selaku Ketua DPRD masih belum bisa memastikan agenda itu kapan. “Ini kita rapatkan banmus dulu untuk menentukan jadwal kegiatan kerja anggota DPRD Jombang,” pungkas Hadi. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi