PROBOLINGGO - Penolakan rencana impor beras oleh Pemerintah RI terus bergulir, tak hanya di pusat bahkan juga terjadi di daerah.
Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Probolinggo, Misbahul Munir mengatakan satu komando dengan PBNU.
Munir menegaskan pemerintah tak perlu impor beras, sebab menurutnya stok beras hingga semester pertama tahun ini masih aman.
"Rencana pemerintah akan impor beras dari Thailand itu tidak perlu. Kita ini negara kaya, negeri agraris, apalagi sebentar lagi akan memasuki masa panen raya padi," ungkapnya, saat ditemui di Kantor PCNU Kabupaten Probolinggo, Rabu (24/03/2021).
Seharusnya pemerintah pusat, sambung Munir menghentikan kebiasaan impor dari negara lain. Terutama terhadap barang dan komoditi yang produksinya melimpah di negeri ini, sebaiknya pemerintah memaksimalkan produksi dalam negeri.
"Yang impor-impor begini kita tolak semua. Produksi dalam negeri yang seharusnya digenjot pemerintah, bukan malah impor yang dapat melemahkan produksi dari bangsa kita sendiri," tukas Munir.
Senada, Wakil Ketua PC Ansor Kabupaten Probolinggo, Achmad Zainuddin mengungkapkan kebijakan impor beras oleh pemerintah adalah kebijakan aneh dan tidak populer.
"Saat stok beras aman, kebijakan impor beras ini aneh dan tidak populer. Kebijakan ini merugikan dan tidak berpihak kepada rakyat kecil (petani-red)," tegasnya dikonfirmasi di tempat berbeda.
Saat ini, lanjut Zainuddin harga gabah di tingkat petani anjlok, pupuk pun langka bahkan jika ada harganya mahal. Jika pemerintah tetap akan mengimpor beras, maka akan membuat petani semakin terpuruk.
"Saya juga petani. Saya rasakan betul apa yang dirasakan petani. Mana harga pupuk mahal, langka lagi. Sebagian besar petani adalah warga Nahdliyin, sudah kewajiban saya membela kaum petani," tegasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lutfi Hidayat |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi