SUARA INDONESIA, MAKASSAR -Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan menegaskan, penerapan swakelola tipe III merupakan jalan strategis dalam merespons lonjakan kasus HIV-AIDS yang terus menghantui Kota Makassar dan sekitarnya.
Penegasan ini disampaikan Ketua FKBI Sulsel, Iskandar Harun dalam forum diskusi lintas sektor yang dihadiri sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS), dinas terkait, dan pegiat advokasi HIV yang berlangsung di Cafe Agung Makassar, Selasa (5/8/2025).
Iskandar Harun mengungkapkan pentingnya penerapan swakelola tipe III sebagai mekanisme yang adil dan strategis dalam memperkuat program penanggulangan HIV-AIDS.
“Swakelola tipe III bukan hanya soal anggaran, tapi soal keadilan partisipatif. Ini bentuk pengakuan terhadap kerja-kerja komunitas yang selama ini jadi garda depan dalam edukasi dan penjangkauan populasi kunci,” tegas Ketua PKBI Sulsel, Iskandar Harun, di hadapan perwakilan OPD dan organisasi masyarakat sipil.
Iskandar menilai, skema swakelola tipe III, yang memungkinkan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) menjadi pelaksana langsung program pemerintah, adalah solusi yang menjawab tantangan efektivitas dan keberlanjutan.
Selama ini, kata Iskandar, banyak OMS menjalankan kerja advokasi dan layanan berbasis komunitas tanpa dukungan struktural yang layak dari negara.
Dalam.pertemuan tersebut dipaparkan pula, data dari Kementerian Kesehatan RI dan laporan provinsi, jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di Indonesia mencapai sekitar 564.000 jiwa hingga pertengahan tahun 2025.
Namun, dari jumlah tersebut, baru 63 persen yang mengetahui statusnya, dan hanya 55 persen yang berhasil mencapai kondisi supresi virus melalui terapi ARV secara konsisten.
Di Sulawesi Selatan, angka penularan baru juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2024, tercatat 1.636 kasus baru HIV-AIDS, dengan Kota Makassar menyumbang 702 kasus, menjadikannya sebagai wilayah dengan kontribusi tertinggi dalam penyebaran HIV di provinsi ini.
PKBI Sulsel menilai data ini sebagai alarm keras atas masih lemahnya jangkauan layanan kesehatan, minimnya edukasi yang tepat sasaran, serta tidak optimalnya strategi pemerintah dalam melibatkan komunitas dalam pencegahan dan penanganan HIV secara struktural dan berkelanjutan.
"Praktik seks berisiko di kalangan lelaki suka lelaki (LSL) dan wanita pekerja seks komersial (WPS) menjadi faktor dominan," jelas Iskandar.
PKBI dan mitra seperti Indonesia AIDS Coalition dan Yayasan Kerti Praja menyoroti bahwa faktor struktural seperti kemiskinan, pendidikan rendah, perdagangan orang, serta minimnya akses layanan ramah populasi kunci memperparah situasi.
“Jika pemerintah serius ingin menurunkan angka HIV, maka harus membuka ruang bagi organisasi akar rumput yang sudah terbukti bekerja. Dan itu dimulai dari keberanian politik untuk menerapkan swakelola tipe III,” kata Advocacy Officer PKBI Sulsel, dalam sesi diskusi kelompok.
Swakelola tipe III mengandung filosofi penting: komunitas bukan sekadar subkontraktor program, melainkan mitra sejajar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.
Melalui forum ini, peserta lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinsos, Bappeda Makassar hingga Yayasan Gaya Celebes, menyepakati pentingnya menyusun peta jalan (roadmap) kolaborasi konkret antara OMS dan pemerintah.
“Ini bukan tentang ‘bagi proyek’, tapi membagi tanggung jawab sosial secara setara,” ungkap Koordinator SSR PKBI.
Forum ini menjadi momentum untuk menagih komitmen anggaran secara terbuka dari pemerintah daerah. Tanpa skema pendanaan partisipatif seperti swakelola tipe III, kerja-kerja komunitas hanya akan menjadi pelengkap penderita dalam laporan, bukan pendorong perubahan nyata.
“Kalau hanya disuruh data, disuruh lapor, disuruh dampingi tanpa dukungan struktural, berarti negara masih belum mengakui peran komunitas,” ujar salah satu perwakilan OMS.
PKBI Sulsel bersama mitra berharap hasil diskusi ini tidak berhenti sebagai wacana. Swakelola tipe III harus segera diimplementasikan sebagai bentuk demokrasi anggaran dan kebijakan berbasis bukti bahwa melibatkan komunitas adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari stagnasi epidemi HIV.
“Tidak ada eliminasi HIV tanpa keterlibatan komunitas. Dan tidak ada keterlibatan komunitas tanpa pembagian kekuasaan, termasuk kekuasaan anggaran,” pungkas Iskandar Harun. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Arya Rahmansyah |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi