BANYUWANGI, Suaraindonesia.co.id - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, tengah mengebut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tak terkecuali di Desa Kebaman, Kecamatan Srono.
Ribuan bidang tanah di Desa Kebaman yang didaftarkan program PTSL ini ditargetkan rampung pada tahun 2025. Atau tiga tahun setelah proses pengajuan pendaftaran PTSL.
"Pasti terealisasi, cari saya kalau tidak terealisasi," tegas Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Banyuwangi, Mujiono, di hadapan Ketua RT-RW se Desa Kebaman, Selasa (03/10/2023).
Menurut Mujiono, ada sebanyak 24 desa di Banyuwangi yang telah mengajukan program PTSL. Dari total tersebut, dia memastikan semuanya akan terealisasi.
"Karena Desa Kebaman masuk 2023, maka harus pemetaan dulu. Dan Insyaallah ada informasi 2024 ada sertifikat hak atas tanah (SHT), dan Banyuwangi kebagian sekitar 50-52 ribu bidang," ungkapnya.
Tentu, kata dia, pembagian tersebut akan dilakukan secara merata dan adil kepada 24 desa yang telah melakukan pengajuan program PTSL.
"Mudah-mudahan di Desa Kebaman, dapat target sesuai dengan yang diajukan. Mudah mudahan anggaran pusat memenuhi," terang Mujiono.
Mujiono menjelaskan, mulai tahun 2023, program PTSL dari pemerintah pusat tersebut agak berbeda. Yakni harus dilakukan pemetaan dulu.
"Prosesnya pengukuran dulu. Yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui drone. Drone itu digunakan untuk memotret foto dari udara bidang-bidang tanah," ujarnya.
Setelah peta foto jadi, lanjut Mujiono, maka bidang-bidang tanah tersebut dipetakan. Setelah itu akan melihat, berapa bidang tanah yang sudah di sertifikat dan yang belum sertifikat.
"Nah dari situ kita petakan yang sertifikat dulu, supaya tidak ada yang tumpang tindih," tutur Mujiono.
Mujiono membandingkan program PTSL di Desa Sraten, Kecamatan Cluring yang sudah terealisasi terlebih dahulu.
"Kenapa di Desa Sraten dapat terealisasi duluan, karena pernah dilakukan pengukuran pada tahun 2022. Dan langsung diberikan SHT karena gambar sudah jadi," ujarnya.
"Kalau sekarang (2023) berubah, tidak seperti tahun 2022 dulu. Jadi kalau sekarang harus pemetaan dulu. Marilah kita berdoa bersama-sama semoga Program PTSL itu jatuh kepada Desa Kebaman," imbuh Mujiono.
Jika sertifikat PTSL di Desa Kebaman tersebut tidak bisa terealisasi seluruhnya oleh masyarakat pada 2024, kata Mujiono, maka dilanjutkan pada tahun 2025 yang akan datang.
"Karena program ini kan sampai tahun 2025. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa terealisasi. Aman, tentram. Kadang-kadang beda politik ya beda juga kebijakan, makanya berdoa mudah-mudahan pemimpin yang akan datang, pemimpin yang amanah," terang Mujiono.
Dia menegaskan, untuk tahun 2023 ini masyarakat Desa Kebaman akan menerima peta bidang terlebih dahulu.
"Di 2023, karena di Desa Kebaman ini adalah programnya peta bidang, maka ya kita selesaikan peta bidang terlebih dahulu," tegasnya.
Saat ini, Pemerintah Desa Kebaman dan Panitia PTSL masih melakukan upaya pemilahan data yang sudah masuk. Termasuk memilah yang bermasalah.
"Ada sekitar 2000-an data yang masuk. Karena dikhawatirkan ganda, maka harus dipilah," kata Mujiono.
Soal apakah biaya pengurusan Rp 150 ribu yang sudah dikeluarkan warga untuk pengurusan PTSL dapat kembali jika tidak terealisasi, BPN menegaskan bahwa bukan wewenangnya.
"Kalau itu bukan kewenangan BPN, ya. Tapi diserahkan kepala desa beserta tim seperti apa. Kalau saya, ya saya kembalikan. Tapi tergantung kadesnya bagaimana," ujar Mujiono.
Sementara itu, Kepala Desa Kebaman, Alif Burhanudin mengatakan, jika saat ini sudah ada sebanyak 4.400 pengajuan berkas PTSL dari masyarakat.
"Sudah ada sekitar 4.400-an berkas. Namun sekitar 2.000-an berkas masih bermasalah, dikhawatirkan ada yang ganda nanti sertifikatnya. Makanya kita pilah-pilah," cetus Alif. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi