SUARA INDONESIA, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa rangkaian perusakan kebun teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, bukan hanya merugikan sektor perkebunan tetapi juga memicu rusaknya ekosistem hingga meningkatkan risiko banjir di kawasan tersebut.
Ia memastikan aparat kepolisian kini bergerak cepat dan pelaku perusakan segera ditangkap. “Polda Jabar dan Polresta Bandung telah melakukan langkah penanganan. Dalam waktu tidak terlalu lama, pelaku dan otak pelakunya akan segera ditahan,” ujarnya, belum lama ini.
Menurut Dedi, maraknya okupasi dan alih fungsi lahan di wilayah perkebunan teh menjadi salah satu faktor yang memperparah kerusakan lingkungan. Hilangnya tutupan tanaman di lereng dan perbukitan, kata dia, memicu aliran air deras saat hujan dan memperbesar potensi banjir maupun longsor.
“Alih fungsi itulah yang memicu kerusakan lingkungan. Ketika pohon teh ditebang dan lahannya kosong atau dialihkan untuk kepentingan lain, daya serap tanah hilang. Akibatnya, masyarakat yang menanggung risiko banjir,” tegasnya.
Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menghentikan seluruh praktik penyewaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.
Ia menilai kebijakan inilah yang membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan area perkebunan secara ilegal.
“PTPN harus kembali ke tugas utamanya. Usahanya di bidang perkebunan, bukan properti atau kegiatan lain yang justru bertentangan dengan prinsip pengelolaan lahan,” kata Dedi.
Lebih jauh, ia mendesak PTPN segera menanami kembali area kosong dan mengambil langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, lahan-lahan yang dibiarkan terbengkalai justru menjadi sasaran empuk bagi pelaku penggarapan ilegal.
“Jadikan kembali lahan-lahan itu sebagai kebun teh dan karet. Jangan dibiarkan kosong. Kalau PTPN tidak sanggup menanam, itu justru membuka peluang okupasi,” ujarnya.
Dedi juga mengajak PTPN dan masyarakat sekitar bekerja sama mengembalikan fungsi ekologis wilayah Pangalengan yang selama ini menjadi salah satu kawasan penyangga air terpenting di Jawa Barat.
“Mari kita hijaukan kembali seluruh area perkebunan di Jawa Barat sesuai jenis tanamannya. Libatkan masyarakat sebagai pekerja atau penggarap, dan berikan upah yang layak. Ini penting untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan warga,” serunya.
Ia menegaskan, perbaikan kerusakan lingkungan menjadi agenda prioritas pemerintah provinsi. “Inilah arah kebijakan yang akan kami tempuh,” pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Sugiyanto |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi