SUARA INDONESIA, KAMPAR – Bupati Kampar Ahmad Yuzar memastikan Pemerintah Kabupaten Kampar akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Yuzar usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Auditorium Gedung BPK Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis, 18 Juni 2026.
Penyerahan LHP dihadiri para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Riau, serta jajaran pemerintah daerah.
Menurut Ahmad Yuzar, hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan lembaga auditor negara tersebut.
"Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel," ujar Bupati, Jumat (19/6/2026).
"Setiap rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan tindak lanjut guna mendukung terciptanya pemerintahan yang baik," lanjutnya.
Ia mengatakan, pengelolaan anggaran yang tertib dan sesuai ketentuan menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kampar.
Yuzar juga menilai penyerahan LHP BPK tidak hanya menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Menurut dia, pengelolaan keuangan yang akuntabel akan mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui tindak lanjut atas rekomendasi BPK," tegasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Yudha Pratama |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi