SUARA INDONESIA, BLORA – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Blora, Jumat (19/6/2026).
Mereka melakukan aksi dengan menuntun sepeda motor dari Tugu Pancasila menuju depan Gedung DPRD Kabupaten Blora sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membentangkan berbagai poster bernada kritik, di antaranya bertuliskan "Bahlil Bohongi Masyarakat", "DPRD Gagap Regulasi", "Tangki Motor Tidak Kenal Istilah Stabilitas Ekonomi", serta "Blora Kaya Sumber Daya Alam, yang Langka Keadilannya".
Sambil menuntun sepeda motor, massa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Setibanya di depan Gedung DPRD Kabupaten Blora, aksi dilanjutkan dengan penyampaian orasi dari sejumlah perwakilan mahasiswa.
Ketua HMI Cabang Blora, Joko Agung, mengatakan kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga di berbagai sektor lainnya.
"Kenaikan BBM berdampak pada kebutuhan pokok, meningkatkan biaya produksi sektor pertanian, menambah beban pelaku UMKM, dan semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat kecil," ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena Blora merupakan bagian dari wilayah Blok Cepu yang menjadi salah satu penyumbang produksi minyak terbesar di Indonesia dan berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional.
"Namun masyarakat justru masih mengalami tekanan ekonomi dan belum merasakan kesejahteraan dari sektor migas," katanya.
Joko menegaskan, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33, kekayaan alam seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, menurutnya, cita-cita tersebut hingga kini masih belum terwujud.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, yakni mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat dan mendesak pemerintah pusat menjamin ketersediaan BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah pusat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta melindungi daya beli masyarakat.
Adapun desakan kepada Pemerintah Kabupaten Blora agar mengoptimalkan pendapatan dari sektor migas secara transparan dan berkeadilan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Team Work |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi